Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi pertemuan antara PT Angkasa Pura II (AP II), Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk membahas optimalisasi aset tanah milik AP II yang dimanfaatkan oleh kedua pemda.
Pertemuan berlangsung di kantor pusat AP II Bandara Internasional Soekarno Hatta, Selasa (3/11/2020). Pertemuan dihadiri oleh Koordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha beserta tim, Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Direktur Utama AP II Muhammad Awalludin, Direktur Keuangan AP II Wiweko Probojakti, beserta jajaran masing-masing.
Asep mengatakan tujuan rapat tersebut guna mencari mekanisme yang paling tepat atas pemanfaatan aset tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, masih dibutuhkan beberapa tahapan ke depan untuk mewujudkan hal tersebut. Namun, kata Asep, dengan koordinasi cepat dan ditambah itikad baik yang didasari keinginan bersinergi antar pihak, maka dapat ditemukan solusi terbaik.
“Saya meyakini bahwa di balik masalah aset ini ada suatu kesempatan besar untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi semua pihak,” ujar Asep dalam keterangan resmi, Kamis (5/11/2020).
Direktur Keuangan AP II Wiweko Probojakti memaparkan bahwa terdapat 3 cluster aset AP II yang dimanfaatkan oleh Pemkot dan Pemkab Tangerang. Pertama klaster kantor pemerintahan. Kedua, layanan kesehatan dan yang ketiga sarana jalan.
Dilihat dari kronologinya, sambung Wiweko, aset tanah tersebut adalah hasil perolehan dari Ditjen Moneter Departemen Keuangan pada tahun 1979 selaku Pimpinan Proyek Pelabuhan Udara Cengkareng. Pada saat yang sama, ujarnya, lahan tersebut dimanfaatkan oleh Pemkot Tangerang.
Lebih lanjut, Wiweko menjelaskan bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 telah dilakukan pengukuran bersama antara AP II dengan Pemkot Tangerang.
“Hasil pengukuran bersama seluruh aset tanah AP II yang dipergunakan oleh Pemkot Tangerang adalah 6,6 hektar dengan seritifikat hak milik AP II,” ujarnya.
Sementara itu, Wiweko mengatakan kondisi permasalahan aset AP II dengan Pemkab Tangerang berkaitan dengan rencana pembangunan jalan penghubung di wilayah kab Tangerang, yaitu jalan Tol Pakuhaji – Sepatan Timur melalui lokasi rencana asrama haji seluas 47,5 Ha di Desa Gempolsari dan Desa Kampungkelor Kecamatan Sepatan Timur, menuju jalan perimeter utara bandara.
Dalam perjalanannya, rencana ini terkendala regulasi Keputusan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Bandara Internasional Soekarno Hatta terkait kawasan penunjang bandara, sehingga sampai saat ini belum dapat dilaksanakan.
Oleh sebab itu, KPK dan AP II akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk permohonan peninjauan ulang aturan tersebut.
Sementara itu, Direktur Utama AP II Muhammad Awalludin menyampaikan solusi yang paling memungkinkan adalah opsi kerja sama pinjam pakai dengan kompensasi minimal berupa kerja sama dengan pemda untuk melakukan penertiban, pengamanan dan perawatan aset milik AP II, serta hal lainnya yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak.
“Opsi yang pertama, pola ganti rugi saya rasa mungkin cukup sulit, mengingat situasi keuangan pemda yang sekarang terbatas. Yang kedua, pola sewa, tapi kan fasum-fasos tidak punya nilai komersial. Nah, yang sangat mungkin, pola ketiga, pinjam pakai dengan waktu tertentu,” usul Awalludin.
Di sisi lain, Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah juga pernah bersurat ke AP II pada Oktober 2020 menyampaikan permohonan lahan untuk pembangunan sport center. Hal ini karena pihaknya ditunjuk Pemprov Banten sebagai lokasi Pekan Olahraga Provinsi 2022.
Lokasi lahan yang dimohonkan adalah 1 (satu) bidang tanah milik AP II yang berlokasi di Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper seluas sekitar 83.000 m2 dengan nilai aset sekitar Rp352 Miliar. Alternatif skema yang diusulkan adalah kerja sama operasional.
KPK mengapresiasi komitmen para pihak untuk saling mendukung kemudahan proses administrasi perizinan investasi, pengamanan dan birokrasi terkait dengan pemanfaatan aset milik AP II ini.
“Saya mencatat satu statement yang senada dari Pak Walikota dan Pak Bupati, yaitu jelas keberadaan kita di sini untuk kepentingan masyarakat, karena aset yang kita bicarakan ini dimanfaatkan oleh masyarakat kota Tangerang dan kab Tangerang, yang difasilitasi oleh pemda,” ucap Asep.
Disepakati dalam rapat tindak lanjut dari pertemuan ini akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemda kota Tangerang dan kab Tangerang dengan AP II yang direncanakan pada tanggal 24 - 25 November 2020. Bagian Hukum & Compliance bersama tim teknis dari masing-masing pihak disarankan agar memperkuat kembali landasan hukum terkait rekomendasi pemanfaatan aset milik AP II.
