Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara soal kritikan bahkan nyiyiran masyarakat terkait anggapan minusnya peran wapres dalam penyelenggaraan negara saat ini.
Ma’ruf berpendapat tugas yang diembannya sudah sesuai dengan aturan konsitusi sebagai pembantu presiden. Konsekuensinya, Ma’ruf mengatakan, dirinnya jarang tampil di hadapan publik.
“Yang keluar kebijakan tentunya presiden. Tidak ada dua matahari, jadi wakil presiden membantu presiden di dalam semua kegiatan yang memang menjadi prioritas, memang ada penugasan khusus yang diberikan oleh presiden,” kata Ma’ruf dalam Youtube Najwa Shibab yang diunggah pada Selasa (22/10/2020).
Tugas wakil presiden, menurut dia, membantu membuat kebijakan-kebijakan melalui penetapan-penetapan di sidang-sidang kabinet dan melalui diskusi khusus.
“Penugasan khusus yang diberikan oleh presiden, pertama soal kemiskinan, UMKM, stunting, reformasi birokrasi, ekonomi syariah, radikalisme, terakhir ini saya disuruh untuk pembangunan papua banyak hal khusus ditugaskan kepada saya,” ujarnya.
Nama Wakil Presiden Ma`ruf Amin timbul tenggelam. Muncul sesaat kemudian hilang lagi. Keberadaan orang nomor 2 di Republik Indonesia ini pun turut menjadi perbincangan khalayak belakangan. Lalu, di mana sebenarnya Sang Kiai?
Baca Juga
Abah, sapaan akrabnya, belakangan memang tak banyak muncul ke publik. Terlebih selama pandemi Covid-19 sejak Maret 2020, aktivitasnya kian terbatas.
Dia lebih banyak menghabiskan kegiatan harian dengan mengikuti rapat. Sesekali memberi sambutan di pelbagai agenda secara virtual.
Wartawan yang biasa meliput langsung kegiatannya di kantor atau Istana-nya juga sepi agenda. Awak media lebih banyak melahap berita dari siaran resmi Setwapres untuk mengisi kekosongan itu.
Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa bulan sejak Covid-19 menyebar di Indonesia, meski pada awal pandemi Covid-19, suami Wury Ma’ruf Amin ini rutin menggelar konferensi pers. Namun, kini kegiatan itu hilang. Konferensi pers terakhir Abah dengan media berlangsung pada 16 Juni 2020.
Saat itu, Ma`ruf memberi keterangan resmi terkait rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU - HIP). Wapres didampingi oleh sejumlah organisasi masyarakat Islam meminta penundaan pembahasan rancangan regulasi tersebut.
