Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian kalangan menolak pelaksnaan pilkada serentak akibat masih tingginya penyebaran wabah Covid-19.
Namun, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak lebih penting dilaksanakan justru untuk menguatkan penanganan pandemi Covid-19.
Menurut Puan pada masa krisis seperti ini dibutuhkan kepastian dari figur pemimpin di daerah.
Puan menjelaskan, Gubernur maupun Bupati/Wali Kota adalah pemimpin politik di bidang eksekutif tingkat daerah yang kehadiran dan keputusan-keputusan strategisnya sangat dibutuhkan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Akibat pandemi Covid-19 pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sudah ditunda dari rencana semula digelar September menjadi 9 Desember 2020, ujarnya.
Menurut Puan jika pelaksanaan pilkada di 270 daerah terus ditunda, posisi kepala daerah yang sangat krusial di masa krisis hanya ditempati pelaksana tugas yang lemah secara legitimasi dan terbatas ruang lingkupnya.
Artinya putusan yang diambil dapat membuat kerja pemerintah daerah menjadi lambat dan menimbulkan lebih banyak ketidakpastian.
“Padahal dalam menghadapi pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah kecepatan dan kepastian yang dapat memberikan rasa tenang," ujar Puan, Rabu (21/10/2020).
Dia menambahkan hal terpenting adalah semua pihak harus bersama-sama memantau dan mengingatkan agar kampanye-kampanye yang dilakukan selama Pilkada benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang ketat.
Puan meminta para pasangan calon kepala daerah melakukan terobosan dan inovasi dalam berkampanye.
Puan juga mengomentari soal peran perempuan di Pilkada.
Pada Pilkada serentak 2020 terdapat 157 calon perempuan yang terdiri atas 5 orang yang maju dalam Pemilihan Gubernur, 127 orang maju dalam Pemilihan Bupati, dan 25 orang maju dalam Pemilihan Wali Kota.
“Tentunya kita menanti bagaimana rakyat akan memilih pada tanggal 9 Desember 2020 apakah calon perempuan akan dipercaya oleh rakyat untuk menempati posisi-posisi tertinggi sebagai eksekutif daerah. ” kata Puan.
Terkait peran politik perempuan, Puan menyebutkan soal substansi dari peran tersebut.
“Jika kita yakin bahwa politik membutuhkan perempuan, maka partisipasi perempuan Indonesia dalam politik selain representasi harus turut mencakup substansi,” ujarnya.
