Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Demonstran Tuntut Reformasi Kerajaan, Thailand Siap Gelar Sidang Parlemen Khusus

Gerakan yang sebagian besar tidak memiliki pemimpin itu menyerukan pengunduran diri Prayut, mantan panglima militer dan dalang kudeta 2014.
Foto Raja Maha Vajiralongkorn dipasang di luar kuil Wat Suthat menjelang penobatannya secara resmi di Bangkok, Thailand, Jumat (3/5/2019)./Reuters-Jorge Silva
Foto Raja Maha Vajiralongkorn dipasang di luar kuil Wat Suthat menjelang penobatannya secara resmi di Bangkok, Thailand, Jumat (3/5/2019)./Reuters-Jorge Silva

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha  mengatakan akan menggelar sidang parlemen khusus untuk menghadapi para pengunjuk rasa yang mulai meminta perubahaan sistem kerajaan negara itu.

Para pengunjuk rasa juga menuntut pengunduran dirinya dalam sebuah aksi demo  yang kian membesar untuk pembebasan aktivis yang dipenjara.

Puluhan ribu pengunjuk rasa yang sebagian besar masih muda juga turun ke jalan dalam seminggu terakhir untuk menentang keputusan darurat yang melarang pertemuan lebih dari empat orang.

Polisi mengatakan, sekitar 20.000 orang melakukan protes di seluruh ibu kota Minggu lalu meskipun para aktivis dan media lokal memperkirakan jumkah itu jauh lebih besar.

Prayut Chan-o-cha mengatakan parlemen saat ini sedang reses, namun akan dipanggil untuk kembali untuk membahas bagaimana mengurangi ketegangan.

"Kami mendukung pembukaan sidang parlemen  luar biasa untuk menyelesaikan konflik ini," katanya kepada wartawan dan memperingatkan pengunjuk rasa untuk tidak melanggar hukum.

"Saya meminta pengunjuk rasa berdemonstrasi secara damai. Pemerintah telah berkompromi sampai taraf tertentu," katanya seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Selasa (20/10/2020).

Gerakan yang sebagian besar tidak memiliki pemimpin itu menyerukan pengunduran diri Prayut, mantan panglima militer dan dalang kudeta 2014.

Mereka juga menuntut revisi undang-undang yang dirancang militer dan menguntungkan militer pada pemilihan tahun lalu.

Paling kontroversial, pengunjuk rasa juga membuat tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mereformasi monarki yang kuat dan sangat kaya.

Mereka ingin penghapusan undang-undang pencemaran nama baik yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dari kritik. Mereka juga menuntut transparansi keuangan kerajaan yang lebih baik dan raja tidak terlibat dalam politik.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper