Bisnis.com, JAKARTA - Pejabat Inggris berencana merevisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Brexit yang sebelumnya diprotes banyak pihak karena melanggar hukum internasional.
Dilansir Bloomberg, Senin (19/10/2020), menurut sumber yang dekat dengan masalah ini, hal itu merupakan upaya mencairkan perundingan dengan Uni Eropa yang hingga kini masih buntu.
Di tengah kebuntuan perundingan itu, Perdana Menteri Boris Johnson Jumat pekan lalu mengumumkan akan fokus pada persiapan untuk meninggalkan pasar tunggal Uni Eropa dan serikat pabean pada akhir tahun tanpa kesepakatan perdagangan. Namun dia menyatakan masih terbuka untuk pembicaraan jika blok ekonomi itu mengubah pendiriannya.
Salah satu kendala yang dihadapi negosiator adalah membangun kembali kepercayaan yang telah dirusak parah oleh RUU Pasar Internal Inggris usulan Johnson. Selain berpotensi melanggar hukum internasional, RUU itu juga menyalahi kesepakatan dengan UE yang ditandatangani tahun lalu.
Para pemimpin Eropa menuntut Johnson membatalkan klausul kontroversial terkait perdagangan dengan Irlandia Utara sebagai harga kesepakatan yang lebih luas.
Sejauh ini, Johnson telah menolak hal itu, tetapi para pejabatnya yakin Parlemen akan memaksakan diri ketika anggota Majelis Tinggi atau House of Lords menghapus klausul yang akan melanggar hukum internasional.
Baca Juga
RUU tersebut mulai diproses di Majelis Tinggi hari ini dan legislator tampaknya tidak akan menolak rancangan undang-undang tersebut sepenuhnya minggu ini. Namun, menurut orang-orang yang mengetahui posisi pemerintah, kemungkinan besar parlemen akan mengeluarkan bagian paling kontroversial dalam beberapa minggu ke depan.
Pergulatan itu akan memaksa Johnson memperjuangkan klausul yang dipertahankannya. Para sumber mengatakan beberapa pihak berharap Johnson menghapus klausul tersebut untuk mengamankan kesepakatan dagang menyeluruh dengan UE.
Seseorang mengatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan taktik negosiasi. Sumber lain mengatakan para menteri akan menyetujui penambahan jaminan ekstra untuk melemahkan kekuatan paling kontroversial dalam RUU tersebut, yang mungkin tidak diperlukan jika kesepakatan dengan UE dapat dicapai.
RUU itu memberi para menteri Inggris kekuatan untuk secara sepihak menulis ulang aturan perdagangan dengan Irlandia Utara, fokus dari salah satu negosiasi paling rumit dari seluruh proses Brexit, karena kedua belah pihak berusaha menghindari kembalinya pos pemeriksaan di perbatasan dengan Republik Irlandia.
Menteri Kantor Kabinet Michael Gove akan mengadakan pembicaraan tentang masalah dalam undang-undang baru pada pertemuan komite bersama dengan Maros Sefcovic dari Uni Eropa hari ini. Kepala negosiator Inggris, David Frost, juga akan membahas pengaturan pasar dengan Michel Barnier, kepala perundingan UE.
Pada wawancara kemarin, Gove mengatakan bahwa pintu masih terbuka untuk pembicaraan, tetapi harapannya berkurang mengenai tercapainya kesepakatan perdagangan baru.
