Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

5.000 Mahasiswa Bakal Demo ke Istana Negara Kamis, 8 Oktober

Sejak Senin, 5 Oktober lalu Aliansi BEM SI telah melakukan konsolidasi nasional membahas situasi di wilayah masing-masing.
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi di Kota Tangerang, Banten, Rabu (7/10/2020). Aksi tersebut sebagai penolakkan atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR./Antara-Fauzan
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi di Kota Tangerang, Banten, Rabu (7/10/2020). Aksi tersebut sebagai penolakkan atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR./Antara-Fauzan

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi menolak Undang-undang atau UU Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2020. Aksi akan digelar mulai pukul 10.00 WIB di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Koordinator Media BEM SI, Andi Khiyarullah mengatakan kemungkinan akan ada lebih dari 5.000 mahasiswa dari kurang lebih 300 kampus yang mengikuti aksi. "Kami masih menunggu kedatangan dari berbagai wilayah. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi," kata Andi kepada Tempo, Rabu (7/10/2020).

Andi mengatakan, sejak Senin, 5 Oktober lalu Aliansi BEM SI telah melakukan konsolidasi nasional membahas situasi di wilayah masing-masing. Mereka juga membicarakan rencana ke depan setelah RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang.

Konsolidasi melibatkan perwakilan mahasiswa dari berbagai wilayah. Mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara.

Selain di depan Istana Negara, Andi mengatakan aksi juga akan berlangsung serentak di daerah masing-masing. Ia mengatakan aksi akan melebur dengan gerakan elemen masyarakat lain.

Aksi akan menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Di sisi lain, ujar dia, mahasiswa juga akan mengupayakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sebagai alternatif.

"Narasi kita tetap sama, jangan sampai masa depan negeri ini hanya dimiliki oleh semua kepentingan oligarki semata," ujar Andi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : JIBI
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Tempo.co

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper