Bisnis.com, JAKARTA - Dalam waktu 1 hari setelah tayang, lebih dari 1 juta orang telah menandatangani petisi menolak RUU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020).
Petisi tersebut diinisiasi oleh enam pemuka agama, yaitu Busryo Muqodas (mantan Wakil Ketua KPK), Ulil Absar Abdalla (tokoh islam liberal), Engkus Ruswana (tokoh penghayat kepercayaan), Roy Murtadho (tokoh pesantren), Pendeta Merry Kolimon (tokoh pendeta feminis), dan Pendeta Penrad Sagian (tokoh pendeta Batak) dan menggalang suara melalui change.org.
Menurut mereka, UU Cipta Kerja akan menggangu kebebasan beragama dan berketuhanan. Hal itu menjadi poin pertama dari lima poin petisi penolakan UU Cipta Kerja oleh para pemuka agama.
"Spionase dan ancaman kebebasan beragama-berkeyakinan, khususnya adanya wacana pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian. Ketentuan ini justru akan melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan antar sesama warga negara," bunyi poin pertama petisi itu, Senin (5/10/2020).
Sementara itu penandatangan petisi memiliki alasan bervariasi. Namun rata-rata karena merasa RUU tersebut terlalu berpihak kepada pengusaha dan berimbas pada kesejahterahan buruh atau karyawan.
“Saya mendatangani ini karena kebijakan ini akan merugikan masyarakat indonesia terutama bagi kalangan menengah ke bawah yg tidak mempunyai usaha sendiri dan hanya berkerja sebagai buruh ataupun karyawan,” demikian sepenggal kutipan alasan Henny Hermawati yang ikut menandatangani petisi tersebut.
Adapun 4 poin lain yang menjadi sorotan pembuat petisi adalah:
1. Pemangkasan hak-hak buruh/pekerja. Nantinya pekerja/buruh akan diupah semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar minimum di sebagian sektor ketenagakerjaan. Selain itu status dan kepastian kerja tidak jelas lewat outsourcing dan kontrak kerja tanpa batasan waktu.
2. Potensi konflik agraria dan SDA/lingkungan hidup. Selama 5 tahun terakhir ada 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya. Misalnya perubahan atas UU P3H (Pasal 82, 83 dan 84, yang ada di dalam pasal 38 UU Cipta Kerja) soal ancaman pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perizinan dari pejabat yang berwenang di kawasan hutan.
3. Pemangkasan ruang penghidupan kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi. Aturan ini akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan. Akibatnya, kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat berpotensi tak memiliki ruang penghidupan yang bebas dan berdaulat untuk menopang kehidupannya.
4. Kekuasaan birokratis yang terpusat berlawanan dengan semangat desentralisasi/otonomi daerah pasca 1998. RUU Cipta Kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin.
