Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pandemi Covid-19, Presiden Jokowi Tolak Penundaan Pilkada 2020

Jubir Presiden Fadjroel Rachman menyatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada masa pandemi Covid-19 bukan hal yang mustahil.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 21 September 2020  |  12:43 WIB
Fadjroel Rahman seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019) - Bisnis/Amanda Kusumawardhani
Fadjroel Rahman seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019) - Bisnis/Amanda Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak bisa menunggu pandemi Covid-19 berakhir. Pelaksanaannya akan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat agar aman dan tetap demokratis.

“Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir,” kata Fadjroel, Senin (21/9/2020).

Dia melanjutkan bahwa pemilihan kepala daerah pada masa pandemi bukan hal yang mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Oleh karena itu, pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah. Semua kementerian dan lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi kontes politik di tengah pandemi.

“Pilkada serentak ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19,” ujar Fadjroel.

Sekaligus, lanjut Fadjroel, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Adapun, Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi belakangan menjadi sororotan. Pasalnya prosesnya telah membuat kerumunan massa dan kasus positif Covid-19 yang dialami para penyelenggara Pilkada hingga bakal calon kepala daerah.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengizinkan beberapa bentuk kegiatan kampanye dengan kerumunan massa saat Pilkada Serentak 2020.

Komisi Pemilihan Umum dalan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 pada Pasal 63 mengatur tentang kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Huruf g yakni dilaksanakan dalam bentuk rapat umum.

Kegiatan-kegiatan tersebut pada pasal selanjutnya diatur harus dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan, dan pengendalian Covid-19.

Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 secara tegas melarang kerumunan orang saat kampanye Pilkada 2020. Para peserta dapat mencari alternatif kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona Pilkada 2020 covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top