Bisnis.com, JAKARTA – Eks Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Muhammad Lutfi telah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat pada Senin, 14 September 2020 lalu.
Lutfi pun telah bertemu dan menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden AS, Donald Trump, sekaligus memulai masa tugasnya sebagai dubes RI untuk AS.
Sebelum menduduki jabatan ini, Lutfi memiliki jejak karir yang cukup panjang. Pria kelahiran Jakarta 16 Agustus 1969 ini mengawali karirnya sebagai seorang pengusaha bersama beberapa rekannya, diantaranya Erick Thohir yang kiini menjabat sebagai Menteri BUMN, Wishnu Wardhana, dan Harry Zulnardy mendirikan Mahaka Group.
Pada usia 29 tahun, Lutfi dipercaya untuk menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk Jakarta Yang Lebih Baik (HIPMI JAYA) periode 1998 - 2001. Selama empat tahun berikutnya (2001 – 2004), Lutfi diberi kepercayaan lebih besar menjadi Ketua Nasional HIPMI.
Kemudian, pada usia 36 tahun, pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan ini ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu sebagai Kepala BKPM. Catatan tersebut menjadikan Lutfi sebagai Kepala BKPM termuda sepanjang sejarah di Indonesia.
Selama memimpin BKPM, sarjana ekonomi dari Universitas Purdue, AS itu dinilai berhasil membawa Indonesia masuk dalam 25 Daftar Teratas Tempat Tujuan Investasi versi ATKearney pada edisinomor 21. Di bawah kendali Lutfi, Indonesia bahkan diakui oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebagai salah satu negara berkembang terbaik.
Selain itu, di BKPM Lutfi juga memperkenalkan aspek keterbukaan penuh dan memprakarsai pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yang saat ini menjadi sumber daya tarik bagi para investor asing.
Pada 2008, Lutfi mendapat penghargaan sebagai Pemimpin Muda yang Berpengaruh oleh The World Economic’s Forum’s Young Global Leaders. Lutfi juga menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana, yaitu salah satu penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan untuk anggota masyarakat sipil.
