Bisnis.com, JAKARTA - Sekelompok negara kaya yang mewakili 13 persen dari populasi global telah mengamankan lebih dari setengah pasokan vaksin Covid-19 yang tersedia di masa mendatang.
Alhasil, negara-negara miskin harus tertinggal dalam persaingan mendapatkan vaksin Covid-19 tersebut.
Organisasi internasional Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam), dalam laporan terbarunya, menganalisis kesepakatan yang dibuat oleh perusahaan farmasi untuk lima kandidat vaksin terkemuka yang saat ini dalam uji coba tahap akhir.
"Pengembangan dan persetujuan vaksin yang aman dan efektif sangat penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan vaksin tersedia dan terjangkau bagi semua orang," kata Robert Silverman dari Oxfam America dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2020).
Lima vaksin yang dianalisis berasal dari AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer dan Sinovac. Oxfam menghitung kapasitas produksi gabungan dari lima kandidat vaksin ini berada di angka 5,9 miliar dosis. Kapasitas tersebut cukup untuk tiga miliar jiwa mengingat kemungkinan besar per orang nantinya akan membutuhkan dua dosis vaksin.
Kesepakatan pasokan sejauh ini telah disetujui untuk 5,3 miliar dosis, di mana 2,7 miliar (51 persen) telah dibeli oleh negara-negara maju, termasuk AS, Inggris, Uni Eropa, Australia, Hong Kong dan Makau, Jepang, Swiss dan Israel.
Baca Juga
Sisa 2,6 miliar dosis telah dibeli oleh atau dijanjikan ke negara-negara berkembang termasuk India, Bangladesh, Cina, Brasil, Indonesia dan Meksiko.
Organisasi nirlaba itu menambahkan bahwa salah satu kandidat vaksin yang dikembangkan oleh Moderna, telah menerima pembayaran pajak sebagai komitmen senilai
US$2,5 miliar. Moderna telah menyatakan ingin meraup keuntungan dan mempertimbangkan opsi menjual seluruh pasokannya ke negara-negara kaya dengan harga yang berkisar dari US$12 hingga US$16 per dosis di AS hingga sekitar US$35 per dosis untuk negara lainnya. Meskipun telah melakukan upaya untuk meningkatkan pasokan, perusahaan hanya memiliki kapasitas produksi untuk 475 juta orang atau 6 persen dari populasi dunia.
Oleh karena itu, Oxfam dan organisasi lain menyerukan agar vaksin dibagikan gratis dan didistribusikan secara adil berdasarkan kebutuhan. Chema Vera, Direktur Eksekutif Sementara Oxfam International mengatakan bahwa pemerintah hanya akan memperpanjang krisis kemanusiaan dan ekonomi jika terus mengizinkan perusahaan farmasi mengamankan monopoli dan keuntungan. Sebab menurutnya tidak ada satu perusahaan pun yang dapat memenuhi kebutuhan vaksin dunia.
"Ini hanya akan mungkin jika perusahaan farmasi mengizinkan vaksin diproduksi seluas mungkin dengan membagikan pengetahuan mereka secara bebas tanpa paten, daripada melindungi monopoli mereka dan menjual kepada penawar tertinggi," katanya.
Di luar lima kandidat vaksin terkemuka, kesepakatan vaksin yang dilaporkan juga mengungkapkan ketidaksetaraan yang mencolok antarnegara. Pemerintah Inggris, misalnya, telah berhasil mendapatkan kesepakatan pada beberapa kandidat vaksin terkemuka, setara dengan lima dosis per kepala. Sebaliknya, analisis Oxfam mengungkapkan bahwa sejauh ini Bangladesh hanya memperoleh satu dosis untuk setiap sembilan orang.
Ada juga perbedaan besar dalam kemauan perusahaan farmasi untuk menyisihkan pasokan untuk negara-negara miskin. Sementara Moderna sejauh ini menjanjikan dosis vaksinnya secara eksklusif untuk negara-negara kaya, AstraZeneca telah menjanjikan dua pertiga (66 persen) dosis untuk negara-negara berkembang.
Meskipun telah banyak bermitra dan mentransfer teknologinya ke produsen lain untuk meningkatkan kapasotas produksi, AstraZeneca hanya dapat memasok hingga 38 persen dari populasi global. Angka itu akan berkurang setengahnya jika per kepala memerlukan dua dosis vaksin.
Sementara itu, biaya penyediaan vaksin untuk masyarakat dunia diperkirakan kurang dari 1 persen dari anggaran yang diproyeksikan untuk menanggulangi dampak ekonomi pandemi secara global.
