Bisnis.com, JAKARTA - Wilayah Papua bisa saja dimekarkan. Tapi rencana pemekaran itu harus dilakukan setelah melakukan kajian yang holistik agar tidak menimbulkan masalah kelak.
Pengamat politik Karyono Wibowo menyatakan sepakat dengan rencana tersebut lantaran hal itu sudah menjadi amanat UU No. 35/2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Menurut Karyono, wajar jika Presiden Joko Widodo hendak merealisasikan rencana tersebut dalam periode keduanya.
Namun, Karyono memberikan catatan, bahwa pemekaran harus dilakukan secara bertahap melalui kajian holistik.
“Kan amanat UU Otonomi Khusus tidak harus dilaksanakan serentak. Harus melihat perkembangan potensi daerah dan berbagai aspek lainnya, apakah memungkinkan dimekarkan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis.com, Jumat (11/9/2020) malam.
Prinsipnya, pemekaran wilayah harus dilakukan setelah memenuhi syarat, misalnya, terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan kemudian pemekaran, tetapi tidak memenuhi syarat, dipaksakan, lalu ujungnya jadi beban pemerintah pusat,” tuturnya.
Oleh karena itu, harus ada prioritas wilayah yang hendak dimekarkan.
Melihat tujuannya, pemekaran ini setidaknya membuat manajemen pemerintahan menjadi lebih terdistribusi. Dengan demikian, pendapatan di Papua lebih merata dan dapat mengurangi kesenjangan.
“Kalau dilihat dari aspek geografis dan secara demografis, memang saya sependapat kalau Papua dimekarkan, supaya pemanfaatan SDA yang ada di Papua bisa merata. Nah tujuan akhirnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua,” katanya.
Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD diberitakan menyebutkan rencana untuk memekarkan Provinsi Papua menjadi lima wilayah.
Hal itu disampaikan setelah dia bertemu dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua (FOR Papua) hari ini.
