Bisnis.com, JAKARTA - Yoshihide Suga, kandidat perdana menteri Jepang yang baru, menilai pemerintah perlu mereformasi kementerian kesehatannya setelah pandemi virus Corona (Covid-19) mereda.
Hal tersebut diungkapkan pria yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Jepang itu dalam wawancara surat kabar yang diterbitkan Senin (7/9/2020).
Suga, yang secara luas dipandang sebagai kandidat utama untuk menggantikan Perdana Menteri Shinzo Abe, mengatakan kepada surat kabar Yomiuri bahwa pandemi Covid-19 adalah masalah besar yang tidak dapat ditangani sendiri oleh kementerian kesehatan.
Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang, yang mendapat anggaran terbesar dari semua kementerian, bertanggung jawab atas langkah-langkah penanganan pandemi virus corona di negara itu.
Suga juga mengatakan kepada Yomiuri bahwa penting untuk merampingkan strategi digital pemerintah, yang dikelola secara terpisah oleh masing-masing kementerian.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Suga, yang sudah lama menjadi ajudan Abe, ingin menempuh jalannya sendiri dan mendorong perubahan struktural dalam pemerintahan Jepang, bahkan ketika dia berjanji untuk melanjutkan inisiatif ekonomi Perdana Menteri Shinzo Abe yang dikenal dengan istilah Abenomics.
"Karena bekerja dari rumah menjadi lebih umum di masa pandemi virus corona, saya pikir jelas bahwa pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja secara digital," kata Suga dalam jumpa pers, Senin (9/5/2020).
Baca Juga
Pernyataan itu menggemakan gagasan yang dilontarkan oleh Heizo Takenaka, mantan menteri ekonomi yang memiliki hubungan dekat dengan Suga, yang mengatakan pemerintah harus fokus pada tujuan barunya untuk mempromosikan digitalisasi di Jepang.
"Saya sangat berharap Suga akan mendorong digitalisasi dan kelestarian lingkungan, yang bersama-sama pada akhirnya akan mengarah pada revitalisasi regional. Akan lebih baik bila sesuatu seperti agensi digital didirikan, meski hanya sementara," kata Takenaka.
Suga secara luas diperkirakan akan memenangkan pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP) pada 14 September, tanggal yang ditetapkan setelah adanya keputusan PM Shinzo Abe untuk mundur.
Pemenang pemilihan kepemimpinan LDP hampir pasti akan menjadi perdana menteri Jepang berikutnya karena LDP memegang suara mayoritas di parlemen.
