Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Jaksa Pinangki, Komjak Duga Ada Keterlibatan Mafia Hukum

Komjak mengharapkan masyarakat sipil terus mengawasi penanganan perkara skandal Djoko Tjandra yang juga melibatkan dua instititusi penegak hukum yakni Kejaksaan Agung dan Polri.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 07 September 2020  |  16:52 WIB
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). - Antara
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Kejaksaan (Komjak) menduga ada mafia hukum dalam kasus dugaan suap Pinangki Sirna Malasari. Pasalnya, skandal kasus Djoko Tjandra melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, hinga pengusaha dan juga politisi.

"Kita lihat perkembangannya dalam kasus ini ya, di situ ada oknum Jaksa kemudian juga ada oknum Kepolisian, kemudian ada oknum pengusaha, kemudian ada oknum politisi. Ini kan sudah menunjukkan bahwa di sini ada dugaan kuat keterlibatan mafia," kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak dalam diskusi daring, Senin (7/9/2020).

Hal ini, membuat Komjak menginginkan agar penanganan perkara dugaan suap pengurusan fatwa yang diterima jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar US$500 ribu atau Rp7 miliar diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi dukungan kepada keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi itu karena sudah kita lihat perkembangannya dalam kasus ini," ucap Barita.

Lebih lanjut, Komjak mengharapkan masyarakat sipil untuk terus mengawasi penanganan perkara skandal Djoko Tjandra yang juga melibatkan dua instititusi penegak hukum yakni Kejaksaan Agung dan Polri.

Hal ini ditambah dengan Bareskrim Polri juga telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka penerima suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri.

Penanganan kasus tersebut dinilai mempertaruhkan wajah institusi penegakan hukum baik Kejaksaan maupun Polri. Sehingga, kata dia, KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat diyakini mampu menangani perkara tersebut.

"Makanya kami meminta supaya terlibat institusi yang dianggap masih punya kredibilitas, dengan kontrol masyarakat seperti ICW dan MAKI ini diharapkan bisa mengawal agar proses hukum itu bisa menyentuh sampai kepada oknum oknum mafia, sindikat ini tidak main-main," ucapnya.

Sementara itu, Mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Halius Hosen meminta agar lembaga yang pernah dipimpinnya itu tidak menggangu Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Pinangki Sirna Malasari.

Pasalnya, kata Halius pernyataan Ketua Komjak Barita Simanjuntak belakangan ini membuat penyidikan kasus jaksa Pinangki terganggu.

"Pernyataan-pernyataan yang disampaikan ketua komjak itu saya lihat justru membangun suasana penyidikan kejaksaan menjadi terganggu. Terganggu kenapa? Karena akan ada opini publik, Komjak kok begini. Nah ini harus didudukkan secara proporsional," kata Halius, Minggu (6/9/2020).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK kejagung Komisi Kejaksaan Jaksa Pinangki
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top