Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pilkada 2020, Ada 214 TPS Sangat Rawan di Sulawesi Tengah

Ada empat kategori keamanan TPS yaitu TPS aman, TPS rawan, TPS sangat rawan, dan TPS khusus.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 07 September 2020  |  14:57 WIB
Kepala Polda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Abdul Rakhman Baso. - Antara
Kepala Polda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Abdul Rakhman Baso. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Kepala Polda Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigadir Jenderal Polisi Nurwindiyanto, mengatakan terdapat 214 TPS di sana yang dikategorikan sangat rawan pada Pilkada 2020.

“Dari total sebanyak 6.296 TPS, sebanyak 5.043 dengan kriteria TPS aman, sebanyak 1.033 dengan kriteria TPS rawan, 214 TPS kriteria sangat rawan dan enam dengan kriteria TPS khusus,” kata Nurwindiyanto usai peninjauan Pasukan Operasi Mantap Praja Tinombala 2020 di Markas Polda Sulawesi Tengah, di Palu, Senin (7/9/2020).

Dikatakan, untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Tengah, aparat keamanan yang diturunkan berjumlah 19.085 petugas gabungan polisi, TNI, dan perlindungan masyarakat.

Ada empat kategori keamanan TPS yaitu TPS aman, TPS rawan, TPS sangat rawan, dan TPS khusus.

Adapun pola pengamanan mereka adalah untuk TPS aman dijaga dua polisi dan delapan Linmas, dan mereka menjaga empat TPS; TPS rawan dijaga dua polisi dan empat Linmas, dan mereka menjaga dua TPS; TPS sangat rawan dijaga dua polisi dan dua Linmas di tiap TPS; TPS khusus dua polisi, satu Linmas untuk menjaga empat TPS.

"Sulawesi Tengah nomor dua untuk indeks kerawanan Pilkada se Indonesia," kata dia.

Di tempat terpisah, Kepala Polda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Abdul Baso, mengatakan, faktor geofragis merupakan salah satu indikator TPS rawan.

"Kalau TPS-nya jauh dan logisltik lambat, itu menjadi rawan," ujarnya.

Ia menyebut potensi kerawanan juga bercermin dari pemilihan umum sebelumnya yakni pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

Sementara, Komandan Korem 132/Tadulako, Brigadir Jenderal TNI Farid Makruf, menegaskan tugas pokok personel TNI untuk membantu polisi memberikan pengamanan saat Pilkada.

"Jika menemukan kecurangan di TPS, kami akan melaporkan ke polisi," katanya.

Operasi Mantap Praja Tinombala dimulai 3 September 2020 hingga tahapan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 yakni Pilkada tingkat provinsi dan delapan Pilkada kabupaten/kota.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sulawesi tengah Pilkada 2020

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top