Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom senior Emil Salim kembali mengungkapkan ketidaksetujuannya atas keputusan pemerintah yang mengekspor bibir lobster ke luar negeri, khususnya Vietnam.
Hal itu diungkapkan oleh Emil Salim, dalam seminar bertajuk Demokrasi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus penutupan Sekolah Demokrasi Angkatan II, Sabtu (29/8/2020). Seminar itu diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Emil Salim merupakan pendiri dari LP3ES.
Menurutnya, Indonesia mesti mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang handal sehingga bisa menguasai teknologi budidaya lobster.
“Kita kalah dengan Vietnam yang menguasai pengembangan lobster. Harusnya kita perkuat SDM agar bisa memiliki kemampuan itu,” katanya.
Sebelumnya, Emil Salim mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan aturan ekspor benih lobster yang sudah dijalankan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
Sikap tersebut disampaikan mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia melalui akun Twitter resminya @emilsalim2010.
"Sejalan dgn penolakan PP Muhammadiyah & PNNU, saya mohon Presiden @jokowi membatalkan Permen KP no:12/2020 tgl.4/5/2020 yg mengizinkan 318 juta ekor benih bening lobster diekspor 3 bulan dlm rangka ekspor 365 juta per thn selama 3 thn kedepan yg rugikan RI," tulis @emilsalim2020, Minggu (9/8/2020).
Dalam seminar itu, Emil menyoroti kemajuan pembangunan manusia bertalian erat dengan kemajuan demokrasi suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus juga menjadi perhatian pemerintah.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), dia mengatakan bahwa DKI Jakarta berada di tempat teratas Indeks Demokrasi 2019 dengan skor 88,29 dan PDRB sebesar 2,599.17 serta Indeks Pembangunan Sosial 80,47.
“Memang pembangunan terpulang pada pemerintah daerah tapi dengan data ini, yang menjadi pegangan, demokrasi yang baik ditopang oleh pembangunan manusia yang baik pula sehingga menghasilkan PDRB yang tinggi,” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pola pembangunan jangan hanya terpusat soal pembangunan fisik, pengadaan barang dan jasa, tapi harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia.
Hal ini perlu diperhatikan karena kualitas pembangunan manusia Indonesia khususnya di bidang pendidikan dia nilai masih tertinggal karena menempati posisi menjelang akhir pada beberapa kriteria seperti sains, matematika dan kemampuan membaca.
“Karena itu, partai politik juga tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya. Partai yang memenangi pemilu di suatu daerah wajib mencurahkan perhatian melalui wakil-wakilnya di DPR dan Pemerintah agar bisa membangun sumber daya manusia. Partai politik jangan hanya aktif saat pemilu saja,” tuturnya.
Adapun Sekolah Demokrasi LP3ES angkatan kedua mengusung tema mengenai demokrasi, pembangunan ekonomi serta pemerintah daerah, yang merupakan buah dari kerja sama dengan Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.
Wijayanto, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES mengatakan sekolah demokrasi ini bertujuan untuk memperkuat sendi bernegara.
