Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Penanganan Land Subsidence, Kemenko Marves: Perlu Kerja Sama Tim

Land subsidence atau amblesan permukaan tanah kawasan pesisir hanya bisa ditangani dengan kerja sama linta kementerian dan lembaga.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 05 Agustus 2020  |  15:05 WIB
Banjir rob di Kaligawe Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (23/5/2018). Banjir rob diosebabkan oleh penurunan muka tanah - Bisnis.com/Alif Nazzala Rizqi
Banjir rob di Kaligawe Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (23/5/2018). Banjir rob diosebabkan oleh penurunan muka tanah - Bisnis.com/Alif Nazzala Rizqi

Bisnis.com, JAKARTA - Land subsidence atau amblesan permukaan tanah kawasan pesisir harus mendapatkan perhatian khusus karena akan mengakibatkan banjir rob, kerusakan infrastruktur, dan kerusakan lingkungan.

Adapun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menerima laporan bahwa saat ini land subsidence daerah terjadi di beberapa pesisir daerah seperti Tangerang dan Jakarta, Blanakan Indramayu, Pekalongan, Demak, Semarang, dan Surabaya.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengatakan bahwa kombinasi antara land subsidence dan banjir rob bisa berdampak pada perekonomian.

"Jadi, ini perlu kita berikan perhatikan khusus karena di utara Jawa itu masyarakatnya sangat banyak," katanya dalam webinar Babak Baru Upaya Mitigasi dan Adaptasi Land Subsidence Di Dataran Rendah Pesisir Nusantara, Rabu (5/8/2020).

Lebih lanjut, sebagai upaya penanganan, Kemenko Marves telah membentuk Pokja Pelaksanaan Mitigasi dan Adaptasi Amblesan (Subsidence) Tanah di Dataran Rendah Pesisir yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga.

Adapun, pembagian tugas kepada kementerian dan lembaga terkait permasalahan yang muncul akibat amblesan tanah adalah pemanfaatan ruang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sementara itu, Abrasi dan kerusakan ekosistem mangrove (KKP dan KLHK), peta risiko land subsidence (BIG), dan tanggul penahan banjir dan rob (Kementerian PUPR).

Kemudian, perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu menjadi tugas Bappenas, penurunan permukaan tanah (ESDM), teknolologi pemantauan (BPPT), edukasi (universitas), dan peningkatan kesadartahuan masyarakat (pemerintah daerah).

"Isu land subsidence ini memang multidisiplin. Jadi keilmuannya dari beberapa bidang sehingga kita harus bekerja dalam tim untuk bisa memberikan solusi lebih baik," kata Nani.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementerian esdm kemenko kemaritiman Kementerian PUPR klhk
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top