Bisnis.com, JAKARTA – Sudah sepekan, pukul 15:30 WIB tak lagi dinanti-nanti oleh masyarakat, termasuk para jurnalis yang menunggu pengumuman pembaruan data Covid-19 di Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
Dengan perubahan tersebut, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto juga digantikan oleh Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito. Dia tidak lagi mengumumkan tambahan kasus harian, melainkan hanya kabar terbaru kasus mingguan.
Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan bahwa dengan bergantinya Gugus Tugas menjadi Satgas Covid-19, masyarakat bisa melihat angka dan data terbatu soal Covid-19 melalui website covid19.go.id.
Dia mengimbau masyarakat agar tidak membaca dan menelan angka yang tertera bulat-bulat melainkan harus dilihat dari sisi laju insidensinya atau laju penularan, yang kondisinya berbeda-beda di tiap provinsi. Namun, lagi-lagi, data ini hanya diperbarui tiap pekan.
"Kita jangan melihat angka kasus Covid-19 di Indonesia secara mentah saja, melainkan kita bisa melihat dan menganalisis lewat defisini laju insidensi," ujar Dewi dalam dialog di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pekan lalu.
Baca Juga
Kemudian, apabila masyarakat masih tidak paham cara membacanya, Dewi mengungkapkan bahwa masyarakat bisa mendapatkan informasi yang umum ditanyakan melalui chat bot, seperti terkait jumlah tambahan kasus, dan terkait cara-cara pencegahan dan protokol kesehatan.
“Sementara untuk data spesifik, nanti mungkin akan kita tambahkan fitur. Lalu, untuk saat ini kalau data biasanya diupdate harian, tapi ke depan kita sedang mengusahakan data real time,” kata Dewi.
Digantinya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi Satgas Covid-19 menurut pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin bukan semata masalah medis atau epidemiologi. Menurutnya perubahan itu untuk menjawab pertanyaan konstitusional terkait signifikannya wabah ini terhadap seluruh sendi kehidupan negara/rakyat.
"Presiden perlu mempertimbangkan bahwa penyampaian informasi Covid-19 oleh juru bicara khusus tidak lagi dilakukan setiap hari, namun yang membutuhkan informasi tersebut bisa melalui media komunikasi di bawah Kementerian Kesehatan agar bangsa ini bisa segera fokus mendorong pemulihan perekonomian (Timnya dibentuk) bahkan menyusul pemulihan sektor pendidikan nasional," ujar Irman.
Pada hari pertama Satgas Covid-19 mulai bertugas, akun YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terjadwal menayangkan video di Youtube pukul 15:30, banyak warganet yang sudah menantikan tayangan Update Penanganan Covid-19.
Kecewa Yuri Tak Muncul
Beberapa warganet bahkan berkomentar kalimat-kalimat yang biasanya diucapkan Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 saat mengumumkan data. Namun, pada waktunya tiba, video tersebut menghilang dan berpindah ke akun Sekretariat Negara.
Saat itu juga, banyak warganet yang menghaturkan rasa kecewanya sekaligus berterima kasih kepada Yuri atas kinerjanya selama menjadi Juru Bicara Covid-19 untuk pemerintah selama 140 hari.
“Terima kasih, Pak. Setiap menyampaikan update kasus selalu disampaikan pula dengan edukasi pencegahan Covid-19 dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami semua kalangan masyarakat,” tulis akun @aq_malik di Instagram Satgas Penanganan Covid-19.
Kemudian, keesokan harinya, hal yang tak terduga tersebut juga dirasakan para jurnalis yang biasanya buru-buru ingin menayangkan data terbaru. Pada Rabu 22 Juli 2020, pukul 15:30 BNPB selain lagi tak menayangkan video update terbaru data harian Covid-19, tapi juga tak segera menanyangkan tabel data terbaru. Data baru muncul pukul 16:30 WIB.
Lantaran dirujuk untuk melihat ke website, Bisnis mengakses website tersebut pada 15:30 WIB, namun yang ditemukan adalah website yang lama dalam memuat data dan memberikan data terlalu general.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito.JIBI/Bisnis-Nancy Junita
Kurang Sosialisasi
Pengumuman soal kabar terbaru Covid-19 yang kian jarang itu juga disayangkan oleh warganet. Wiku dinilai kurang dalam menyosialisasikan dan memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan.
“Penyampaian informasinya cukup lengkap untuk urusan datanya. Tapi rasanya kurang menyentuh soal protokol kesehatannya, dan penyebab bertambahnya kasus,” ungkap akun instagram @paskaris15.
Begitu pula disampaikan Arnindhita Lei di siaran pers YouTube BNPB pada Selasa (28/7/2020), bahwa upaya penanganannya kurang disampaikan oleh Satgas Covid-19.
“Katanya Update Penanganan tapi lebih banyak update angka kasus/kesembuhannya. Penanganannya sendiri bagaimana? Apa saja yg sudah lebih banyak dilakukan Satgas dari sebelumnya? Itu baru update penanganan. Nggak bisa dong kita cuma berasumsi lebih banyak yg sembuh = penanganan lebih baik, klo tidak dijelaskan bagaimana penanganannya selama ini,” ungkapnya di kolom komentar.
Belum lagi, Satgas Covid-19 cenderung berpindah-pindah dalam menayangkan data terbaru Covid-19, kadang di akun Sekretariat Negara, kadang di akun BNPB. Ini membuat informasi yang harusnya bisa disampaikan secara luas jadi terbatas karena tak semua masyarakat memantau keduanya.
Nampaknya, walaupun semua data dibilang sudah ditayangkan di dalam website, masyarakat masih perlu penjelasan langsung yang lebih detail dan mudah dipahami. Hal ini berkaitan pula dengan masalah minat baca yang rendah pada masyarakat Indonesia.
Menurut data statistik dari UNESCO pada 2018, dari total 61 negara, Indonesia berada di peringkat 60 dengan tingkat literasi rendah. Peringkat 59 diisi oleh Thailand dan peringkat terakhir diisi oleh Botswana. Sedangkan, peringkat pertama diduduki Finlandia.
Dengan pengumuman yang disiarkan tiap hari, masyarakat bisa mendengarkan langsung kabar terbaru tentang perkembangan Covid-19 di Indonesia lebih jelas dan lebih bisa memahami meskipun sambil melakukan hal lain.
Siarannya tiap hari itu tak kemudian membuat masyarkat menjadi paranoid dan membuat mereka ketakutan akan Virus Corona. Pengumuman yang dilakukan setiap hari malah jadi wujud transparansi pemerintah akan aksinya menangani pandemi ini.
