Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memetakan terdapat 90 klaster perkantoran terkait penyebaran Virus Corona penyebab Covid-19 di wilayah DKI Jakarta hingga 28 Juli 2020.
Pasalnya, sebelum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jumlah kasus terkonfirmasi positif di perkantoran terdapat 43 orang, setelah 4 Juni hingga 28 Juli atau 7,5 pekan kasus Covid-19 bertambah 416 orang atau 9,6 kali lebih tinggi.
Berdasarkan pemetaan itu, kantor di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyumbangkan klaster dengan jumlah kasus terbanyak yakni 34 klaster dengan 141 kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
Ihwal pemetaan itu, Satgas Covid-19 memerinci sebagai berikut:
1. Lingkungan Kementerian mencatat 20 klaster dengan 139 kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
2. Badan atau Lembaga mencatat 10 klaster dengan 25 kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
Baca Juga
3. Kantor di Lingkungan Pemda DKI mencatat 34 klaster dengan 141 kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
4. Kepolisian mencatat 1 klaster dengan 4 kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
5. BUMN mencatat 8 klaster dengan 35 kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
6. Swasta mencatat 14 klaster dengan 92 kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
Satgas Penanganan Covid-19 membeberkan klaster perkantoran di wilayah DKI Jakarta menyumbangkan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebesar 459 kasus atau sekitar 3,60 persen sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I pada 4 Juni lalu.
Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menuturkan klaster perkantoran berada diurutan keenam penyumbang terbesar keseluruhan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang dapat dilacak di wilayah DKI Jakarta hingga akhir Juli ini.
“Kita haru paham klaster perkantoran menyumbangkan sekitar 3,6 persen kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DKI Jakarta selama PSBB transisi ini,” kata Dewi saat memberi keterangan pers secara virtual, pada Rabu (29/7/2020).
Ihwal kasus yang melonjak di klaster perkantoran itu, dia menegaskan, disebabkan karena adanya penelusuran aktif atau active case findings (ACF) dari tim surveilans Pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan data milik Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dia mengatakan, terdapat 3.567 kasus atau sekitar 28 persen berasal dari hasil penelusuran aktif.
“Dari ACF itu dilanjutkan dengan penelusuran kotan erat dengan total kasus 3.694 kasus atau sekitar 29 persen selama PSBB transisi,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan jika data Covid-19 masih bergerak seperti saat ini maka pihaknya bakal tetap memperpanjang PSBB transisi fase I.
Malahan, dia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki rencana untuk kembali memberlakukan PSBB jika data Covid-19 memburuk dengan adanya peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan.
“Tapi kalau semakin memburuk tidak mustahil kembali ke PSBB,” kata dia.
Kendati demikian, dia menegaskan, semua kebijakan itu bakal dilandaskan pada data Covid-19 terkait dengan angka Rt atau tingkat penyebaran Virus Corona di tengah masyarakat.
Semua data itu akan kami pantau kami koordinasi dengan pemerintah pusat dengan gugus tugas pusat dengan para pakar para ahli semuanya instansi atau unit terkait dan semuanya akan kita putuskan bersama,” kata dia.
