Bisnis.com, JAKARTA – Pendidikan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tanpa Pendidikan yang baik, kualitas generasi bangsa pun menjadi pertanyaan.
Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020 yang jatuh setiap 23 Juli, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyebut mutu pendidikan anak Indonesia masih sangat rendah dan tertinggal dari negara-negara tetangga.
"Pendidikan Indonesia mendapat rapor merah, bahkan akhir tahun lalu skornya turun dalam laporan Programme for International Student Asessment (PISA). Ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah dengan Kementerian atau Lembaga terkait, terutama saat pandemi yang mengharuskan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/7/2020).
PJJ yang telah berlangsung sejak pertengahan Maret 2020 memang masih memiliki catatan panjang dalam realisasinya. Namun kata Netty, harus bisa dipastikan bahwa PJJ tersebut bisa melahirkan SDM Indonesia yang berkarakter yakni beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas tahun 2013.
“Tidak hanya itu, pendidikan kita saat ini juga masih mengalami disparitas kualitas layanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta dan antar daerah di Indonesia" tambahnya.
Pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan adil bagi semua anak-anak tak terkecuali anak berkebutuhan khusus dan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. “Apapun kondisinya, mereka adalah anak bangsa yang harus dijamin hak pendidikannya oleh negara,” tegas Netty.
Selain pendidikan, Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti masalah kesehatan anak. Menurutnya, anak-anak Indonesia banyak terancam dalam masalah kesehatan, seperti gizi buruk. Memang proporsi status gizi buruk dan gizi kurang secara nasional turun dari 19,6 persen pada 2013 menjadi 17,7 persen pada 2019. Tetapi, di daerah seperti Papua Barat, Gorontalo, NTB dan NTT angkanya masih tinggi, yakni atas 20 persen.
“Angka stunting anak Indonesia juga masih tinggi yakni sekitar 30 persen, jauh di atas toleransi WHO 20 persen, padahal Presiden Jokowi meminta langsung agar penurunan stunting tetap menjadi prioritas nasional dan harus diwujudkan dalam berbagai program," papar Netty.
Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19, dia berpendapat anak-anak Indonesia berpotensi tidak mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi serta diperparah dengan tidak mendapatkan imunisasi karena posyandu tidak beroperasi dan kegiatan Tri Bina BKKBN mandek.
Survei dari Kementerian Kesehatan dan UNICEF terhadap lebih dari 5.300 fasilitas kesehatan di Indonesia menunjukkan 84% responden mengatakan layanan imunisasi anak terganggu akibat Covid-19. Survei ini juga menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada April 2020 menurun 4,7% dibanding April tahun lalu.
"Belum lagi kita bicara tingkat kekerasan anak yang tinggi, yang bahkan dari awal tahun hingga Juli 2020 sudah hampir mendekati empat ribu kasus yang dilaporkan. Pemerintah harus berani bertanggungjawab atas setiap permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia, terutama sekali saat pandemi Covid-19 yang harus dicari jawaban dan solusinya" pungkas Netty.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
