Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan-perusahaan internasional semakin menghindari Hong Kong sebagai yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase.
Ini merupakan salah satu tanda paling jelas bahwa cengkeraman kekuasaan China terhadap pusat keuangan itu telah mengikis kepercayaan terhadap sistem hukumnya.
Berdasarkan keterangan pengacara arbitrase, perusahaan-perusahaan kini lebih memilih pusat keuangan lainnya seperti Singapura, Paris, dan London. Sejak Beijing mendorong parlemen Hong Kong untuk memberlakukan regulasi tersebut, pergeseran bisnis memang telah terjadi.
Para pengacara mengatakan undang-undang baru itu telah menimbulkan keraguan tentang independensi para arbiter Hong Kong, yang sekarang menjadi sasaran pasal tentang
subversi kekuasaan negara dan kolusi dengan pasukan asing.
Menurut Khelvin Xu, mitra di Rajah & Tann Singapore LLP yang berspesialisasi dalam arbitrase internasional, dampak potensial pada perselisihan kontrak dengan perusahaan China menjadi perhatian khusus.
Baca Juga
"Para pihak dalam kontrak mempertanyakan apakah Hong Kong tetap menyediakan arbitrase yang netral dan efektif," kata Robert Rhoda, mitra di Dentons Hong Kong LLP, dilansir Bloomberg, Kamis (23/7/2020).
Sebelum tahun ini, Hong Kong adalah salah satu pusat arbitrase terkemuka di dunia. Menurut angka dari Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong, kota ini menangani setidaknya 308 perselisihan yang melibatkan US$4,7 miliar pada 2019.
Perusahaan menggunakan arbitrase sebagai alternatif litigasi di pengadilan, setuju untuk menunjuk pihak ketiga yang independen guna menyelesaikan perselisihan secara pribadi.
Sistem hukum Hong Kong yang relatif stabil ikut berkontribusi pada daya tariknya sebagai pusat keuangan dunia. Namun kini beberapa pihak khawatir kota ini menjadi tempat yang kurang aman untuk melakukan bisnis karena Partai Komunis China memainkan peran yang lebih tegas dalam urusan Hong Kong.
Undang-Undang Keamanan Nasional adalah salah satu alasan mengapa Wu Gang, yang menjalankan perusahaan fintech di Kanada, telah memilih yurisdiksi alternatif termasuk Singapura, ketika menyusun klausul arbitrase dalam kontrak dengan rekanan di Asia. Dia juga mengeluhkan penutupan Hong Kong pada tahun lalu karena demonstrasi antipemerintah.
"Keresahan sosial dan perubahan hukum telah mendorong kami untuk berpikir dua kali," kata Wu.
Permohonan banding di Hong Kong sebagai pusat arbitrase mungkin telah berkurang tahun ini, tetapi kota itu masih menawarkan keunggulan dibandingkan pesaing. Menurut Rhoda, Hong Kong adalah satu-satunya tempat di luar China daratan di mana pihak-pihak yang melakukan arbitrase dapat memperoleh bantuan sementara dari pengadilan China yang mencegah perusahaan melikuidasi aset.
Menurut Ronald Sum, anggota dewan Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong, arbiter Hong Kong juga masih memiliki insentif bisnis yang kuat untuk tetap independen.
Namun hal itu tidak menghentikan beberapa perusahaan untuk mencari alternatif. Singapura, yang telah bergerak maju dari Hong Kong sebagai pusat arbitrase dalam beberapa tahun terakhir, berada dalam posisi yang baik untuk memenangkan bisnis dari mereka yang memandang Hong Kong sebagai bagian dari China.
"Akankah perusahaan mempertimbangkan ulang memilih Hong Kong sebagai tempat arbitrase mereka? Pasti. Saya akan mengatakan bahwa tempat pertama yang bisa mendapat manfaat adalah Singapura," kata Thomas Kendra, mitra yang berbasis di Paris di Hogan Lovells.
