Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS dan anggota parlemen Republik lainnya memperkenalkan undang-undang komprehensif yang bertujuan melawan China di berbagai bidang termasuk pencurian kekayaan intelektual, subsidi pemerintah, dan kemampuan pertahanan di Asia.
Undang-Undang Penguatan Perdagangan Aliansi Regional, Teknologi, dan Prakarsa Ekonomi dan Geopolitik Mengenai China itu diusulkan oleh Ketua Komite Jim Risch dan Ketua Subkomite Hubungan Luar Negeri Senat untuk Asia Timur, Pasifik, dan Kebijakan Keamanan Siber Internasional Cory Gardner.
Adapun, tujuannya untuk mengatasi sebagian besar masalah yang telah merusak hubungan AS-China, tetapi juga mencari kerja sama dalam hal pengendalian senjata dan lingkungan.
"Partai Komunis China membentuk kembali tatanan internasional untuk menguntungkan rezim otoriter dan secara langsung merusak kepentingan Amerika dan demokrasi," kata Risch, dilansir South China Morning Post, Kamis (23/7/2020).
Mitt Romney, salah satu kritikus paling vokal Partai Republik terhadap Presiden Donald Trump, juga ikut mendukung RUU ini. Dia mengatakan nilai-nilai fundamental yang terancam dominasi China yakni kebebasan, hak asasi manusia, dan perdagangan bebas.
"Kita harus mengambil tindakan tegas sekarang untuk menghadapi agresi China yang sedang tumbuh," katanya.
RUU strategis ini adalah yang terbaru dari serangkaian rancangan undang-undang AS yang telah membuat marah China. Baru-baru ini, Trump juga menandatangani Undang-Undang Otonomi Hong Kong, mengatur sanksi terhadap individu dan bank asing yang berkontribusi terhadap pelucutan otonomi Hong Kong sejak Beijing meloloskan undang-undang keamanan nasional untuk kota itu.
Pada Maret lalu, Trump mengesahkan UU Taipei, yang menyatakan dukungan Washington untuk Taiwan dalam memperkuat hubungannya dengan negara-negara di seluruh dunia. Di bidang ekonomi, Strategic Act itu menyerukan peninjauan keluhan oleh perusahaan terkait pencurian properti intelektual dan tinjauan tahunan perusahaan China yang terdaftar di pasar saham AS.
Selain itu, bahasan beleid itu juga meliputi kepentingan di Laut China Selatan yang secara luas dipandang sebagai titik nyala potensial untuk konflik militer dengan Beijing.
Bagian terakhir dari RUU ini dikhususkan untuk membina kerja sama antara Amerika Serikat dan China, mencatat bahwa kedua negara telah berhasil berkolaborasi di masa lalu untuk mencapai hasil positif bagi dunia internasional, termasuk upaya bersama untuk melindungi populasi gajah dengan memberlakukan larangan impor dan ekspor gading gajah. Bagian ini mencantumkan sejumlah tujuan perlindungan lingkungan, meskipun ia menghindari penyebutan perubahan iklim.
Sementara itu, Kongres hanya memiliki beberapa minggu tersisa untuk meloloskan sejumlah rancangan undang-undang, termasuk tentang pertahanan nasional, paket bantuan virus Corona, dan alokasi untuk mendanai pemerintah.
DPR dan Senat akan istirahat selama Agustus dan dijadwalkan absen selama sekitar satu bulan sebelum pemilihan presiden pada November mendatang. RUU yang belum dibahas sebelum akhir tahun akan dimajukan ketika Kongres kembali bekerja pada Januari mendatang.
