Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mempermainkan anggaran untuk Pilkada serentak 2020.
Dia meminta pemerintah daerah tidak main-main dengan pelanggaran Pilkada. Tito berharap tidak ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan untuk menjaga stabilitas politik.
"Kalau ada pelanggaran Pilkada jangan main-main kita akan serius," katanya melalui keterangan resmi, Sabtu (18/7/2020).
Di samping itu, Tito berpesan agar masyarakat jelih dalam memilih calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin daerah melawan Covid-19.
Dia menyarankan masyarakat memilih calon yang mampu menyelesaikan dampak sosial-ekonomi dari pandemi tersebut. Salah satunya, dengan mampu mengikuti protokol kesehatan dalam berkampanye dan mengendalikan massa-nya.
"Saya minta masyarakat dan media juga melihat kontestan mana yang bisa mengendalikan pendukungnya, pemilihnya mana yang tidak. Kalau terjadi pengumpulan masa besar padahal sudah dilarang, ada arak-arakanan dan konvoi, ya lebih baik masyarakat jangan pilih kontestan calon kepala daerah seperti itu," terangnya.
Baca Juga
Di sisi lain, Mendagri mendorong Pemda bekerja sama dengan penyelenggara pemilihan dengan terus mencairkan dana naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sampai 100 persen.
Kata dia, anggaran Pilkada merupakan darah bagi organisasi untuk memberikan keyakinan pada penyelenggara terutama KPU, Bawaslu dan PAM untuk bergerak dilapangan.
"Mereka harus diyakinkan karena memiliki modal yang cukup bagi mereka. Karena mereka beresiko dan berhadapan dengan masyarakat, door to door, yang telah dimulai 15 Juli," terangnya.
