Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tito Karnavian Minta Pemda Tak Main-main Anggaran Pilkada

Mendagri mendorong Pemda bekerja sama dengan penyelenggara pemilihan dengan terus mencairkan dana naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sampai 100 persen.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 18 Juli 2020  |  18:34 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai melakukan koordinasi, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3/2020). ANTARA FOTO - Novrian Arbi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai melakukan koordinasi, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3/2020). ANTARA FOTO - Novrian Arbi

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mempermainkan anggaran untuk Pilkada serentak 2020.

Dia meminta pemerintah daerah tidak main-main dengan pelanggaran Pilkada. Tito berharap tidak ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan untuk menjaga stabilitas politik.

"Kalau ada pelanggaran Pilkada jangan main-main kita akan serius," katanya melalui keterangan resmi, Sabtu (18/7/2020).

Di samping itu, Tito berpesan agar masyarakat jelih dalam memilih calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin daerah melawan Covid-19.

Dia menyarankan masyarakat memilih calon yang mampu menyelesaikan dampak sosial-ekonomi dari pandemi tersebut. Salah satunya, dengan mampu mengikuti protokol kesehatan dalam berkampanye dan mengendalikan massa-nya.

"Saya minta masyarakat dan media juga melihat kontestan mana yang bisa mengendalikan pendukungnya, pemilihnya mana yang tidak. Kalau terjadi pengumpulan masa besar padahal sudah dilarang, ada arak-arakanan dan konvoi, ya lebih baik masyarakat jangan pilih kontestan calon kepala daerah seperti itu," terangnya.

Di sisi lain, Mendagri mendorong Pemda bekerja sama dengan penyelenggara pemilihan dengan terus mencairkan dana naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sampai 100 persen.

Kata dia, anggaran Pilkada merupakan darah bagi organisasi untuk memberikan keyakinan pada penyelenggara terutama KPU, Bawaslu dan PAM untuk bergerak dilapangan.

"Mereka harus diyakinkan karena memiliki modal yang cukup bagi mereka. Karena mereka beresiko dan berhadapan dengan masyarakat, door to door, yang telah dimulai 15 Juli," terangnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mendagri Pilkada Serentak Tito Karnavian
Editor : David Eka Issetiabudi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top