Bisnis.com, JAKARTA - Undang-undang keamanan nasional Hong Kong yang baru diberlakukan tampaknya tidak berdampak besar terhadap pasar properti. Terbukti, data penjualan dan harga rumah yang hampir tidak berubah.
Undang-undang yang mulai berlaku 30 Juni tersebut memberikan kewenangan terhadap aparat keamanan yang menyelidiki masalah keamanan nasional untuk membekukan aset dan menyita properti.
Hal itu memicu kekhawatiran bahwa Hong Kong, yang menjadi salah satu kota keuangan utama di Asia, akan menjadi tempat yang tidak diinginkan untuk tinggal dan bekerja.
Tetapi agen properti di lapangan mengatakan pasar perumahan kota, setidaknya untuk saat ini, masih cukup memiliki dukungan dari konsumen dalam negeri.
"Peristiwa politik biasanya tidak berdampak pada pasar perumahan Hong Kong", kata kepala eksekutif divisi perumahan Midland Realty International Ltd. Sammy Po, seperti dikutip Bloomberg.
Suku bunga rendah, pasokan terbatas, dan modal berlimpah memiliki efek yang lebih signifikan, katanya.
Baca Juga
Otoritas Moneter Hong Kong yang dirilis bulan lalu menunjukkan total uang muka perumahan yang disetorkan pdalam dolar Hong Kong meningkat 0,1 persen menjadi HK$6,9 triliun (US$890 miliar) pada Mei dari April. Sementara itu, setoran dalam mata uang asing turun 0,6 persen selama periode yang sama.
“Permintaan turun tapi masih kuat. Mereka yang tinggal di Hong Kong masih memiliki kebutuhan perumahan,” kata Po.
Penjualan apartemen baru merosot pada bulan Mei ketika demonstrasi skala besar memprotes rencana pengenaan undang-undang keamanan China meletus, tetapi meningkat lagi pada bulan Juni.
Tren Kenaikan
Seorang manajer penjualan senior di Midland Howard Chu mengatakan meskipun pasar rumah mewah merasakan tekanan dalam jangka pendek, dengan beberapa penjual menawarkan diskon sekitar 10 persen, pembeli jangka panjang akan memprioritaskan stabilitas dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan.
"Yang paling penting bagi Hong Kong adalah stabilitas dan kesuksesan yang berkelanjutan," kata Nick Loup, wakil ketua Chelsfield Group, kelompok pengembang dan investor properti yang berbasis di London.
"Salah satu alasan mengapa hal itu selalu berhasil adalah tingginya tingkat transparansi, sistem hukum yang sangat baik, dan aturan hukum,” lanjutnya.
