Di Hadapan Para Gubernur, Jokowi Minta Penyerapan APBD Dikebut

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo terus menekankan belanja negara sebagai salah satu solusi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Dalam pertemuannya dengan para gubernur terkait percepatan penyerapan APBD di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (15/7/2020), Jokowi menyampaikan bahwa kuartal ketiga menjadi satu-satunya momentum untuk memperbaiki perekonomian negara pada tahun ini.

"Momentumnya adalah di bulan Juli, Agustus, dan September, kuartal ketiga. Momentumnya ada di situ. Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa," ujarnya.

Lebih lanjut, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, dia meminta para gubernur untuk mempercepat belanja modal yang menurutnya belum optimal.

Realisasi belanja modal dari beberapa provinsi dinilainya masih mengkhawatirkan dan perlu ditingkatkan. Dia mencontohkan Sumatra Selatan yang belanja modalnya baru mencapai 1,4 persen.

Selain itu, dia merincikan Sulawesi Tenggara baru merealisasikan belanja modal sebesar 5,6 persen, Papua 4,8 persen, Maluku Utara 10,3 persen, Nusa Tenggara Timur 19,6 persen, Kalimantan Barat 5,5 persen, dan Aceh 8,9 persen.

"[Belanja modal provinsi tersebut] masih rendah-rendah sekali, hati-hati," kata Presiden Jokowi.

Bercermin pada kinerja penyerapan modal kerja pada tahun lalu, Jokowi mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang yakni belanja modal dipepetkan pada akhir tahun melalui skema lelang.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti penyerapan APBD seluruh provinsi yang hingga saat ini masih berada di bawah 50 persen.

Adapun DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penyerapan tertinggi yakni 45 persen, Nusa Tenggara Barat 44 persen, Sumatra Barat 44 persen, Gorontalo, 43 persen, dan Kalimantan Selatan 43 persen.

Sementara itu, provinsi dengan penyerapan APBD terendah adalah Maluku Utara dengan penyerapan 17 persen, Papua, 17 persen, Sulawesi Tenggara 16 persen, dan Sumatra Selatan 16 persen.