Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kasus KSP Indosurya Cipta: Ini Peran Tersangka JI

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setyono mengatakan bahwa tim penyidik telah menemukan sejumlah fakta hukum bahwa tersangka JI menghimpun dana dari nasabah KSP Indosurya Cipta secara ilegal.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 14 Juli 2020  |  19:08 WIB
KSP Indosurya Cipta - Istimewa
KSP Indosurya Cipta - Istimewa
Bisnis.com, JAKARTA--Bareskrim Polri membeberkan peran tersangka Direktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta berinisial "JI" dalam kasus tindak pidana penipuan, penggelapan, dan bank ilegal.
 
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setyono mengatakan bahwa tim penyidik telah menemukan sejumlah fakta hukum bahwa tersangka JI menghimpun dana dari nasabah KSP Indosurya Cipta secara ilegal.
 
Selain itu, kata Awi, tersangka JI tidak menjalankan aturan pengelolaan KSP Indosurya Cipta sesuai dengan kaidah aturan perkoperasian di Indonesia.
 
"Tersangka JI ini merupakan orang kepercayaan HS dan bekerja sama dengan tersangka HS untuk menerbitkan bill simpanan secara ilegal," tuturnya, Selasa (14/7).
 
Menurutnya, tim penyidik sudah menggeledah dan menyita sejumlah dokumen dari tersangka JI yaitu bill simpanan berjangka, bukti setoran nasabah, rekening koran, surat disposisi, laporan keuangan hingga bukti email kegiatan penghimpunan dana nasabah.
 
"Atas perbuatannya, JI telah dijerat dengan Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan Juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU TPPU," imbuhnya. 
Awi menjelaskan tersangka pemilik KSP Indosurya Cipta Henry Surya dan Suwito Ayub selaku Direktur Operasional Indosurya Cipta menjadikan korporasi Indosurya Cipta sebagai alat untuk memuluskan perbuatan tindak pidana.

Sementara itu, kata Awi, tersangka JI diperintahkan Henry Surya untuk menghimpun dana masyarakat tanpa ada izin resmi dari pihak terkait.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 46 Undang-Undang No. 10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7/1992 tentang Perbankan dengan pelanggaran yaitu menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada izin dari Bank Indonesia. Ancaman pidana minimalnya 5 tahun, maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit Rp10 miliar dan maksimal Rp20 miliar.

 
 
 
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

koperasi penipuan
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top