Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PKS Pertanyakan Dalih Pemerintah Teruskan Program Kartu Prakerja

Pernyataan itu disampaikannya setelah Presiden Jokowi merevisi pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Perpres No. 76/2020.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 13 Juli 2020  |  15:36 WIB
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). - ANTARA
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta mengaku tidak habis pikir atas sikap pemerintah yang masih bersikukuh melanjutkan program kartu prakerja meski banyak mendapat kritik masyarakat.

Pernyataan itu disampaikannya setelah Presiden Joko Widodo melakukan revisi pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 76/2020. Peraturan itu memuat Perubahan atas Perpres 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja pada 7 Juli 2020 lalu.

"Saya melihat tidak banyak perubahan dalam Perpres ini, semangatnya masih sama seperti yang lama. Termasuk soal pelatihan daring yang banyak mendapat kritikan, masih saja akan dilakukan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (13/7/2020).

Dalam Perpres yang baru pada pasal 5 ditambahkan adanya konten pelatihan kewirausahaan. Selain itu, juga disebutkan di pasal 6 ayat 2 bahwa pelatihan mempertimbangkan standar kompetensi kerja. Sukamta menilai hal itu seperti tambahan pemanis kata saja.

Menurut anggota Badan Anggaran DPR tersebut, jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan, semestinya pelatihan online ditiadakan dan skema kartu prakerja murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena PHK.

Hal ini menurutnya akan lebih menghemat pengeluaran uang pemerintah yang saat ini jumlahnya terbatas karena minimnya pendapatan negara.

"Mestinya dengan kondisi krisis ekonomi yang mulai terasa saat ini, semangat efisiensi anggaran hanya untuk hal-hal yang mendesak. Jika pelatihan secara online ditiadakan, setidaknya negara bisa hemat 5,6 triliun,” katanya.

Dia menegaskan anggaran tersebut bisa dialihakn untuk penanganan wabah Covid-19 atau untuk pemulihan usaha mikro dan kecil. Lebih lanjut Sukamta juga melihat aktivitas transaksi melalui paltform digital pada masa pandemi saat ini meningkat pesat.

Menurut laporan Kominfo, aktivitas belanja online meningkat sampai 400 persen selama pandemi Covid-19. Bank Indonesia juga mencatat transaksi e-commerce melonjak jadi US$2,4 miliar atau meningkat 26 persen dari kuartal II-2019.

"Dengan kondisi masyarakat yang alami kesulitan ekonomi, pemerintah bisa meminta kepada perusahaan pltaform digital untuk berikan pelatihan secara gratis kepada masyarakat, khususnya kalangan pencari kerja dari keluarga tidak mampu,” katanya.

Sukamta meyakini perusahaan paltform digital yang saat ini sedang mereguk untung besar mau untuk buat skema pelatihan gratis.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kartu prakerja pks
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top