Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas percepatan pembangunan proyek strategis nasional menyentil Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (7/7/2020).
Presiden Jokowi mengeluhkan pembangunan proyek jalan tol Cisumdawu yang lambat karena terhambat administrasi.
“Saya melihat di lapangan ada proses pembebasan lahannya yg terhambat. Kemudian pengembalian dana talangan tanah terhambat krn administrasi,” kata Presiden.
Presiden pun meminta Menteri ATR dan Menteri Keuangan segera menyelesaikan dan merampungkan segala hambatan pembangunan. Pasalnya, tol Cisumdawu merupakan proyek penting karena menjadi infrastruktur pendukung bandar udara internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
Dia mengatakan bahwa kendala teknis dan prosedur administrasi yang menghambat pembangunan tol Cisumdawu merupakan permasalahan yang berulang. Namun, tidak ada upaya penyelesaian secara permanen, karena selalu menggunakan pendekatan kasus per kasus.
“Tidak kita buat regulasi yg cepat dan ringkas. Sebetulnya solusinya itu,” katanya.
Baca Juga
Pada ratas hari ini, Presiden juga meminta agar pembangunan jalan tol Trans Sumatra tidak hanya bergantung pada APBN dan mencari terobosan untuk pembiayannya.
Jokowi menyatakan bahwa PT Hutama Karya (Persero) masih membutuhkan Rp386 triliun untuk menyelesaikan pembangunan keseluruhan ruas tol Trans Sumatra hingga 2024.
“Saya minta ada terobosan sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung pada APBN,” kata Jokowi.
Adapun, sebelumnya Jokowi juga sempat menyentil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju karena kinerja yang dianggap belum memuaskan. Pada awal tahun ini beberapa kali Presiden menyentil Menteri Perdagangan Agus Suparmanto soal harga bahan pokok.
Terbaru, Presiden marah kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Sosial Juliari Batubara terkait upaya percepatan penanganan Covid-19 dan dampak yang menyertai dalam sidang paripurna pada 18 Juni 2020.
Presiden mengungkapkan kekecewannya karena penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan sangat kecil atau kurang dari 2 persen.
Sementara itu, penyaluran bantuan sosial malah menjadi polemik di masyarakat. Penyaluran bantuan sosial berjalan lambat padahal dalam situasi pandemi seharusnya sudah 100 persen penerima bansos mendapatkan bantuan.
“Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” kata Presiden.
Namun, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa teguran keras Presiden Joko Widodo kepada Kabinet Indonesia Maju pada sidang paripurna 18 Juni 2020 memberikan dampak signifikan terhadap kinerja para menteri dan kepala lembaga dalam penanganan Covid-19.
Oleh karena itu, dia mengatakan isu perombakan kabinet atau reshuffle tidak lagi relevan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
