Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menilai penanganan Covid-19 di Indonesia kurang sistematis dan sepakat jika opsi perombakan atau reshuffle kabinet memang harus diambil Presiden Joko Widodo.
Fadli Zon yang juga merupakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini mengatakan bahwa organisasi kerja di dalam mengatasi krisis pandemi dilihatnya kurang sistematis.
Menurutnya, kalau melihat krisis yang begitu besar ini, maka yang sebaiknya ditunjuk sebagai satgas Covid-19 adalah orang yang mempunyai akses yang besar.
"Sebagai contoh misalnya Mendagri karena menyangkut koordinasi dengan daerah-daerah atau seperti di negara lain ada juga yang Menteri Pertahanan atau sebenarnya yang paling utama adalah Menteri Kesehatan," ujar Fadli dalam acara Indonesia Lawyer Club yang ditayangkan TVOne pada Selasa (30/6/2020).
Lebih lanjut, Fadli juga menyampaikan bahwa pemerintah gagal dalam menentukan prioritas. Dia menilai pemerintah lebih terfokus pada penanganan krisis ekonomi dan bisnis ketimbang penanganan penyelesaian Covid-19.
Menurutnya, seharusnya pemerintah memprioritaskan penanganan kesehatan akibat Covid-19 dan setelahnya baru mengatasi dampak ekonomi.
Baca Juga
Sedangkan terkait opsi reshuffle kabinet, Fadli sepakat pada pernyataan Presiden Joko Widodo yakni kinerja kabinet khususnya sangat terkait dengan penanganan kesehatan ekonomi yang kurang optimal.
"Jadi saya melihat sekarang tergantung kepada Presiden bagaimana melihat ini. Tetapi kalau misalnya memang harus dilakukan reshuffle menurut saya memang pada bagian-bagian yang sangat terkait dengan penanganan baik untuk kesehatan maupun untuk ekonomi," katanya.
Adapun, pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet 18 Juni 2020 menjadi sorotan. Dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020), Presiden menumpahkan kekecewaan terhadap penanganan Covid-19 selama tiga bulan terakhir hingga menyinggung perombakan kabinet.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujarnya dalam video rapat internal yang baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6/2020).
Jokowi mengatakan bahwa dia melihat laporan belanja di kementerian tidak menunjukkan perkembangan penyerapan yang signifikan. Padahal, pada masa pandemi Covid-19 ini, peran pemerintah sangat penting, yakni dalam menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat.
"Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan. Kalau mau minta Perppu lagi saya buatkan asal untuk negara asal untuk rakyat. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
