Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPU Minta Semua Pihak Ikut Dorong Partisipasi Warga di Pilkada 2020

KPU mengerahkan relawan untuk turun ke lapangan dan memastikan masyarakat menonton video protokol kesehatan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 28 Juni 2020  |  19:20 WIB
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6) - Antara
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6) - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dinilai perlu turut serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra dalam diskusi daring bertajuk 'Pilkada 2020: Kontestasi di Masa Pandemi Covid-19', Minggu (28/6/2020). Menurut dia, tanggung jawab meningkatkan partisipasi masyarakat itu bukan hanya pada KPU.

"Soal partisipasi ini tidak hanya jadi tanggung jawab KPU, pemerintah, para partai politik dan sebagainya. Kalau KPU tentu saja kami dengan cara kami, dengan PKPU yang sesuai Undang-Undang," kata Ilham.

Salah satu upaya KPU, kata Ilham, adalah dengan mengerahkan relawan mereka untuk turun ke lapangan dan memastikan masyarakat menonton video protokol kesehatan. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk hadir ke tempat pemungutan suara.

"Kami yakinkan masyarakat bahwa kalau hadir di TPS tidak ada kendala atau potensi besar menularkan Covid-19," tuturnya.

Adapun terkait kampanye, kendati dalam Peraturan KPU kampanye secara tatap muka dibatasi, namun menurut Ilham, banyak cara yang bisa ditempuh. Seperti kampanye online melalui media sosial, atau pertemuan daring melalui video konferensi.

Ilham memahami kesulitan para bakal calon yang berada di daerah yang masih minim akses internet. Karena itu, kata dia, KPU tetap mempersilakan untuk mengumpulkan para pendukung dan melakukan kampanye secara tatap muka.

Dengan catatan protokol kesehatan harus secara ketat dilakukan. "Karena ini jadi perhatian pemerintah dan DPR bahwa kita harus melaksanakan tahapan kita dengan protokol kesehatan ketat," ujarnya.

Seperti diketahui, saat wabah ini mulai merebak di Indonesia, tahapan Pilkada terhenti pada tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.

Setelah memasuki masa transisi, pemerintah kembali melanjutkan tahapan Pilkada pada 15 Juni 2020 dengan agenda pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Penyelenggara juga mengatur ulang tahapan Pilkada 270 daerah termasuk waktu pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpu Pilkada Serentak Pilkada 2020

Sumber : Tempo

Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top