Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Konsolidasi Pembaruan Data Kemiskinan Dikejar, Wapres Minta Bentuk Tim

Tim tersebut yang nantinya bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS, sebelum DTKS ditanda tangani oleh Menteri Sosial.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 25 Juni 2020  |  21:18 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pernyataan pers lewat telekonferensi dengan wartawan dari rumah dinas wapres di Jakarta, Senin (8/6/2020) - Antara
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pernyataan pers lewat telekonferensi dengan wartawan dari rumah dinas wapres di Jakarta, Senin (8/6/2020) - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Rapat membahas Konsolidasi Data Kemiskinan di Kantor Wapres, Kamis (25/6/2020).

Rapat tersebut menyoroti upaya menyempurnakan data kemiskinan, diperlukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi lapangan secara nasional.

"Dalam melakukan verifikasi lapangan ini sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan BPS pada tahun 2015, termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik di tingkat desa atau kelurahan," kata Ma'ruf melalui keterangan resmi, Kamis (25/6/2020).

Verifikasi ini, menurut Wapres , membutuhkan data awal yang dapat berasal dari DTKS yang ada dan data yang telah terkumpul dari berbagai daerah.

Menurutnya, segera perlu dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis atau real time.

Mekanisme akan memberi keleluasaan masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan sosial untuk mendaftar, baik datang secara langsung atau lewat aplikasi daring.

"Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dimasukkan ke dalam basis data," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa contoh tata kelola data perlindungan sosial di negara lain adalah dengan membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi Social Registry dan Beneficiary Registry.

Wapres juga meminta Menko PMK dan Bappenas melakukan kajian tentang hal ini dan melaporkannya kepadanya. Ma'ruf menuturkan data ini cukup berharga bagi suatu negara, sehingga perlu tata kelola pengawasan yang baik.

"Saya mendengar dulu ada yang disebut dengan POKJA Data. Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal."

Menurutnya, tim tersebut yang nantinya bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS, sebelum DTKS ditanda tangani oleh Menteri Sosial.

Selain itu, Wapres mengingatkan bahwa dalam hal pemutakhiran data, pendaftaran mandiri, maupun dalam penyaluran bantuan sosial itu sendiri, tidak terepas dari peran teknologi informasi. Begitupun teknologi informasi tidak lepas dari ketersediaan jaringan internet.

"Saya ingin menyampaikan bahwa tersedianya jaringan internet secara bertahap keseluruh pelosok tanah air perlu didukung," pungkasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemiskinan Ma'ruf Amin
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top