Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Rahasia Trump Bocor, Gedung Putih Kalang Kabut

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha mati-matian menghentikan publikasi buku yang ditulis mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton.
Renat Sofie Andriani
Renat Sofie Andriani - Bisnis.com 18 Juni 2020  |  11:19 WIB
Presiden AS Donald Trump saat berkunjung ke pabrik Rawsonville Ford Motor Company di Ypsilanti, Michigan, AS (21/5/2020) - Antara
Presiden AS Donald Trump saat berkunjung ke pabrik Rawsonville Ford Motor Company di Ypsilanti, Michigan, AS (21/5/2020) - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha mati-matian menghentikan publikasi buku yang ditulis mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton.

Pantas saja jika mereka kalang kabut. Dalam buku tersebut, Bolton menguak informasi rahasia Gedung Putih, termasuk soal Trump yang disebut-sebut pernah meminta bantuan Presiden China Xi Jinping untuk memenangkan pemilihan presiden.

Pemerintah mengklaim bahwa buku tersebut, yang sudah didistribusikan ke penjuru negeri, berisikan informasi rahasia. Bolton dikatakan tidak pernah mendapat persetujuan untuk menerbitkannya.

Oleh karena itu, pemerintah meminta seorang hakim di Washington untuk mengeluarkan perintah resmi (injunction) pendahuluan yang bertujuan melarang penjualan buku itu.

“Penyingkapan [informasi dalam] buku akan merusak keamanan nasional Amerika Serikat,” tulis pihak pemerintah dalam pengaduan yang diajukan Rabu (17/6/2020) waktu setempat di pengadilan federal di Washington.

Sehari sebelumnya, pemerintahan Trump menuntut Bolton atas pelanggaran kontrak, meskipun tidak mengajukan permintaan perintah penahanan pada saat itu.

Menurut para ahli, perintah semacam itu akan sulit untuk diperoleh karena Mahkamah Agung pernah menolak upaya serupa oleh pemerintahan Presiden Richard Nixon untuk mencegah penerbitan Dokumen Pentagon (Pentagon Papers) pada tahun 1971.

“Perintah itu harus menginstruksikan penerbitnya mengambil setiap dan segala langkah yang ada untuk memperoleh kembali dan memusnahkan setiap salinan buku yang mungkin dimiliki pihak ketiga," ujar pemerintah dalam pengajuan permohonannya.

Pemerintah AS kemudian meminta hakim untuk mengadakan sidang atas permintaannya itu pada 19 Juni, karena buku tersebut dijadwalkan akan dirilis pada 23 Juni mendatang.

Sementara itu, perusahaan penerbit buku karya Bolton, Simon & Schuster, mengatakan permintaan perintah itu tidak akan menghasilkan apa-apa.

“Pengajuan malam ini oleh pemerintah adalah hal yang sia-sia, bermotivasi politik sia-sia. Ratusan ribu copy 'The Room Where It Happened' oleh John Bolton telah didistribusikan di seluruh negara dan dunia,” tegasnya.

Media terkemuka The Washington Post, New York Times, dan Wall Street Journal telah menerbitkan petikan dari buku yang melukiskan gambaran tidak menarik soal Trump tersebut.

Menurut Bolton, Trump mencoba membujuk Presiden China Xi Jinping untuk membeli produk-produk pertanian, yang dikatakan akan membantunya meraih dukungan dari petani menjelang pilpres pada November 2020.

Petikan buku itu tampaknya telah meresahkan pemerintahan Trump.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada Rabu (17/6/2020), Trump menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bersikap keras kepada Rusia dan China seperti dirinya. Ia kemudian hanya berkomentar pendek tentang Bolton.

“Dia telah melanggar hukum,” jawab Trump, dilansir dari Bloomberg.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

xi jinping pilpres amerika Donald Trump
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top