Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah tes Covid-19 per satu juta penduduk di DKI Jakarta menjangkau 17.954 orang, lebih banyak enam kali lipat dibandingkan test Covid-18 di seluruh wilayah Vietnam, yang hanya mencapai 2.827 orang.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menegaskan kapasitas pemeriksaan per satu juta penduduk terkait dengan pelacakan riwayat kontak Covid-19 di Indonesia sudah berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan negara lain.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menuturkan setiap daerah memiliki ancaman epidemiologi yang berbeda-beda. Malahan, Yuri menerangkan, kondisi negara Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu kepulauan turut membentuk peta resiko pandemi yang unik di masing-masing daerah.
“Kalau kemudian ini dibandingkan dengan negara lain, misalnya menghitung keseluruhan wilayah Korea, kita lihat bahwa per satu juta penduduk yang dilakukan pemeriksaan adalah 20.810,” kata pria yang akrab dipanggil Yuri itu saat memberi ketarangan pers di Graha Badan Nasional Penanganggulanan Bencana (BNPB) Jakarta hari ini Jumat (12/6/2020).
Lalu, lanjut Yuri, Malaysia melakukan tes sebanyak 19.120 dan Vietnam sebanyak 2.827.
“Namun, jika kemudian angka ini kita analogikan dengan apa yang telah dilakukan pemerintah daerah DKI Jakarta maka per satu juta penduduk di DKI telah dilaksankan pemeriksaan sebanyak 17.954 orang,” kata dia.
Dengan demikian, dia menggarisbawahi, angka itu tidak mengesankan bahwa pemerintah tidak berhasil menangani pandemi Covid-19 dengan baik.
“Ini adalah realisasi dari amanat yang diperintahkan Presiden untuk melakukan pemeriksaan masih,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta pelacakan penularan Covid-19 dilakukan lebih masif lagi, sehingga menaikkan target uji spesimen menjadi 20.000 per hari.
“Untuk pengujian spesimen, saya kira, saya ucapkan terima kasih bahwa target pengujian spesimen yang dulu saya targetkan 10.000, ini sudah terlampaui dan saya harapkan target berikutnya 20.000 per hari. Ini harus sudah mulai kita rancang menuju ke sana,” katanya Jokowi saat membuka rapat terbatas percepatan penanganan pandemi Covid-19, Kamis (4/6/2020).
Selain itu, Presiden juga meminta pelacakan agresif dilakukan dengan menggunakan bantuan sistem teknologi. Hal ini telah dilakukan oleh negara-negara lain.
“Misalnya Selandia Baru, mereka menggunakan digital diary, kemudian Korea Selatan mengembangkan mobile GPS untuk data-data sehingga pelacakan itu lebih termonitor dengan baik,” katanya.
