Bisnis.com, JAKARTA - Sekretariat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), telah mengundang seluruh negara anggota OKI untuk menghadiri Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa OKI, yang akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 10 Juni 2020 untuk membahas isu Palestina.
Pertemuan itu akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Eksekutif OKI.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas situasi terkini di Palestina, khususnya rencana Israel untuk menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat, pasca kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi antara Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz.
Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut direncanakan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi. Menlu Retno akan menyampaikan pandangan Pemerintah Indonesia serta usulan berupa langkah-langkah konkrit yang perlu dipertimbangkan OKI untuk mencegah aneksasi wilayah yang direncanakan oleh Israel tersebut.
Menurut rencana, pada akhir pertemuan, para menteri luar negari OKI akan mengesahkan dokumen akhir berupa resolusi.
Resolusi tersebut akan memuat antara lain dorongan kepada seluruh negara anggota OKI untuk mengambil langkah-langkah politik, hukum, dan ekonomi sebagai tanggapan atas rencana aneksasi wilayah Palestina oleh Israel tersebut.
Baca Juga
Dilansir dari Antara, Selasa (9/6/2020), delegasi Palestina di PBB bermaksud membawa resolusi itu ke meja Majelis Umum PBB. Pilihan itu diambil karena Palestina menyadari AS memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Selama ini, Washington dinilai telah menjadi sekutu Israel dan dipastikan mendukung pencaplokan Tepi Barat.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyatakan negaranya siap menggagalkan upaya Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu menegaskan tidak akan menyetujui pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari rencana aneksasinya.
Menurut saluran televisi Channel 13 yang dilaporkan Anadolu, Netanyahu mengatakan rencana pencaplokan Tepi Barat akan dilaksanakan dalam beberapa minggu.
"Rencana aneksasi tidak akan mencakup pembentukan negara Palestina dan pemerintah pasti tidak akan menyetujuinya," kata Netanyahu.
