Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Donald Trump mengatakan telah memerintahkan pasukan Garda Nasional untuk keluar dari Washington, D.C. karena situasi keamanan berada di bawah kendali sempurna.
"Saya baru saja memberi perintah kepada Garda Nasional kita untuk memulai proses penarikan dari Washington, D.C. karena sekarang semuanya berada di bawah kendali sempurna," ujar Trump melalui cuitannya di Twitter seperti dikutip HuffPost.com, Senin (8/6/2020).
Trump mengatakan mereka akan pulang, tetapi dapat dengan cepat kembali jika perlu, katanya. Trump beralasan karena jumlah pengunjuk rasa jauh lebih sedikit dari hari sebelumnya.
Sekretaris Angkatan Darat, Ryan McCarthy mengatakan kepada wartawan bahwa anggota Garda Nasional akan mulai meninggalkan ibukota negara pada pukul 5 sore waktu setempat atau pagi waktu Indonesia bagain Barat hari ini.
Wali Kota Muriel Bowser telah meminta beberapa pasukan Garda Nasional untuk membantu mengelola gelombang protes yang dipicu oleh pembunuhan polisi terhadap George Floyd di Minneapolis bulan lalu.
Tetapi Trump memerintahkan ribuan lebih "tentara bersenjata berat" dan aparat penegak hukum federal ke kota itu untuk memadamkan kerusuhan sipil. Vandalisme dan penjarahan terjadi selama aksi demonstrasi di Ibu Kota AS tersebut.
"Mereka yang mengancam jiwa dan harta benda tak bersalah akan ditangkap, ditahan, dan dituntut sejauh hukum," kata Trump dalam pidatonya dari Gedung Putih Rose Garden pekan lalu.
"Saya ingin para pelaku teror ini tahu bahwa Anda akan menghadapi hukuman pidana berat dan hukuman yang panjang di penjara."
Dia juga mengancam akan mengajukan Undang-Undang Pemberontakan, sebuah undang-undang yang berlaku pada 1807 yang akan memungkinkan presiden mengirim pasukan bersenjata ke negara-negara bagian untuk tujuan penegakan hukum domestik jika wali kota dan gubernur tidak berbuat lebih banyak untuk meredam kerusuhan.
Trump dilaporkan ingin mengerahkan sebanyak 10.000 pasukan Garda Nasional ke washington D.C. Akan tetapi, Menteri Pertahanan Mark Esper dan Kepala Staf Gabungan Mark Milley serta Jaksa Agung William Barr menolaknya.
Sementara itu, mantan Menlu dan Kepala Staf Gabungan, Colin Powell menyatakan mendukung mantan Wakil Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat.
Langkah itu menunjukkan tokoh kulit hitam itu telah membelot dari membela Partai Republik yang mendukung Trump ke Partai Demokrat yang mengusung Joe Biden sebagai calon presiden.
Powel menjadi Republikan penting pertama yang secara terbuka mendukung saingan Presiden Donald Trump menjelang pemilihan November seperti dikutip Aljazeera.com.
Powell memimpin militer AS selama Perang Teluk 1991 di Irak di bawah Presiden Republik, George HW Bush dan kemudian Menjadi menteri luar negeri di bawah Presiden George W Bush yang merupakan putra George HW Bush.
Dia mengatakan Trump telah "menjauh" dari Konstitusi AS dan menimbulkan bahaya terhadap negara dan demokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
