Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Hadapi New Normal, Rakyat Tak Boleh Ketakutan Tapi Waspada

Menko Airlangga mengatakan bahwa data Covid-19 telah disajikan selengkap mungkin di tiap-tiap daerah. Sehingga masyarakat bisa mengetahui kondisi di daerahnya masing-masing.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 03 Juni 2020  |  21:33 WIB
Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Kenormalan baru atau new normal akan mudah dipahami dan dijalankan jika tidak ada ketakutan melainkan kewaspadaan di tengah masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan penyajian data Covid-19 yang lebih komprehensif dan transparan di tiap-tiap daerah.

Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia Arif Budisusilo mengatakan bahwa data yang transparan dan komprehensif akan membantu masyarakat untuk lebih waspada. Walhasil, masyarakat di daerah zona hijau akan lebih tenang untuk kembali bekerja.

"Ekonomi mati suri karena penyakit psikologis. Orang jadi takut keluar rumah. Supaya orang berani keluar rumah mereka harus tahu kondisi penyebaran Covid-19 di daerahnya seperti apa?," ujarnya dalam diskusi virtual bersama Menteri Koordinartor Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (3/6/2020).

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga mengatakan bahwa data Covid-19 telah disajikan selengkap mungkin di tiap-tiap daerah.

Namun, lebih dari itu, permasalahan utama yang kini dihadapi pemerintah adalah angka pengangguran yang semakin tinggi akibat dampak pandemi.

Pasalnya, banyak sektor industri yang merugi akibat pandemi sehingga harus mengurangi biaya, salah satunya melalui pemutusan hubungan kerja para pekerjanya.

"Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sudah ada sekitar 3 juta orang kehilangan pekerjaan. Hal ini juga terlihat dari pengajuan Kartu Prakerja yang mencapai 10 juta orang. Ini juga yang terus kita tangani sekarang," ujar Airlangga.

Seperti diberitakan sebelumnya, Airlangga mengatakan saat ini pemerintah tengah mematangkan kebijakan new normal

Menurutnya, kebijakan normal baru bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sekaligus memutus mata rantai pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air.

“Kami sedang matangkan kebijakan ini [kenormalan baru],” ujar Airlangga.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona covid-19 New Normal
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

BisnisRegional

To top