Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Diprotes Karena Batalkan Ibadah Haji 2020, Ini Kata Menag Fachrul

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto memprotes Menteri Agama Fachrul Razi karena mengumumkan pembatalan haji sebelum raker.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 03 Juni 2020  |  15:55 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi - kemenag.go.id
Menteri Agama Fachrul Razi - kemenag.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Pembatalan Ibadah Haji 2020 yang ditetapkan Kementerian Agama kemarin, Selasa (2/6/2020), memantik komentar baik pro maupun kontra.

Salah satu komentar datang dari anggota DPR yang menilai keputusan Menteri Agama Fachrul Razi membatalkan keberangkatan ibadah haji Tahun 2020 telah melanggar Undang-Undang No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Terkait hal itu, Menang Fachrul berkomentar. Dia menyatakan dapat memahami ketersinggungan Komisi VIII (Bidang Agama) DPR karena pengumuman pembatalan ibadah haji dilakuka sebelum rapat kerja dengan parlemen.

"Untuk itu kami mohon maaf," kata Fachrul melalui pesan singkat hari ini, seperti dilansir Tempo, Rabu (3/6/2020).

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto memprotes Menteri Agama Fachrul Razi karena mengumumkan pembatalan haji sebelum raker.

Dia beralasan raker pada 2 Juni 2020 ditunda hingga 4 Juni karena komisinya memerlukan izin Pimpinan DPR. Izin tersebut diperlukan karena raker itu akan diadakan di tengah masa reses.

"Dia (Fachrul) bilang, 'saya diminta Presiden'," ujar Yandri, Selasa malam, 2 Juni 2020. "Saya bilang, kan bisa disampaikan ke Presiden bahwa ada aturan main bernegara."

Fachrul menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah meminta saran hukum dari Kementerian Hukum dan HAM tentang kewenangan pembatalan haji pada 25 Mei lalu.

Dia meminta saran karena pembatalan haji akibat pandemi Covid-19 merupakan hal baru.

Pada 27 Mei 2020, menurut Fachrul, Kemenkumham menjawab secara tertulis bahwa pembatalan ibadah haji merupakan kewenangan menteri agama.

"Meskipun demikian Menag merasa bahwa jauh lebih elok bila itu dilakukan bersama Komisi VIII DPR RI," ujar Fachrul.

Lantas Fachrul mengusulkan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR digelar pada 1 Juni 2020. Tapi Komisi VIII mengusulkan raker pada 2 Juni dan dia menyetujuinya.

Kementerian pun telah menerima undangan resmi raker dari Komisi VIII DPR.

Sebelum raker digelar, pada 31 Mei 2020, Kemenag menerima informasi lisan bahwa Komisi VIII meminta raker diundur menjadi 4 Juni 2020.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ibadah Haji dana haji kemenag dpr

Sumber : Tempo

Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top