Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawat Timur, membentuk Gugus Tugas Covid-19 hanya sampai laevel Kecamatan, tidak sampai level desa atau keluarahan seperti yang diamanatkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
Pembentukan jaringan Gugus Tugas Covid-19 hingga level desa dan kelurahan disampaikan oleh Doni Monardo beberapa hari setelah dirinya ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Hal itu disampaikan Doni Monardo dalam konferensi persnya pada 18 Maret 2020. Simak videonya dari Youtube BNPB Indonesia di atas.
Tidak adanya Gugus Tugas Covid-19 di level kelurahan inilah yang menjadi pertanyaan DPRD Kota Surabaya.
Kantor berita Antara melaporkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki alasan lain untuk tidak membentuk Gugus Tugas Covid-19 di level kelurahan.
Pemkot Surabata menjelaskan bahwa alasan tidak membentuk Gugus Tugas COVID-19 tingkat kelurahan karena fungsinya bersifat koordinatif seperti halnya kecamatan.
"Kenapa tidak dibentuk gugus tugas tingkat kelurahan karena kelurahan fungsinya sama dengan kecamatan yakni koordinatif. Padahal yang kita butuhkan eksekutor di lapangan yaitu warga sendiri," kata Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya Irvan Widyanto di Surabaya, Rabu (27/5/2020) seperti dilaporkan Antara.
Meski demikian, lanjut Irvan, kelurahan tetap bertanggung jawab memastikan pelaksanaan Gugus Tugas Kampung Wani Jogo Suroboyo di tingkat RW berjalan sesuai aturan yang ada.
Ia mengatakan Gugus Tugas Kampung Wani Jogo Suroboyo semuanya berbasis masyarakat atau warga sebab memang sudah saatnya pelibatan warga dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan penyelesaian Covid-19 tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, melainkan harus bersama-sama dengan warga.
Oleh karena itu, kata dia, ketika di tingkat kota ada Satuan Gugus Tugas, maka hal itu juga diimplementasikan di tingkat RW atau kampung. Nantinya, struktur mana saja yang bisa diimplementasikan akan diadopsi di Kampung Wani COVID-19.
Pernyataan Irvan tersebut menanggapi usulan dari Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti agar Gugus Tugas Covid-19 tingkat kelurahan dibentuk sebagai penanggung jawab adanya gerakan Kampung Wani Jogo Suroboyo di tingkat RW.
"Pelibatan RW bukan berarti pengalihan tanggung jawab pelaksanaan tugas Gugus Covid-19. RW hanya membantu. Arahan dan tugas-tugas penanganan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, perlu ada gugus tugas di tingkat kelurahan sebagai penanggung jawab penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan, di mana Kampung Wani Jogo Suroboyo berada dalam koordinasi gugus tugas kelurahan.
Selain itu, lanjut dia, agar indikator keberhasilan penanganan Covid-19 di tiap-tiap kelurahan dan RW terukur.
"Hal ini menyusul penyebaran Covid-19 semakin merata di Surabaya, jumlah konfirmasi warga positif Covid-19 semakin melaju, rumah sakit rujukan kelebihan kapasitas dan tenaga kesehatan kelebihan beban tugas," katanya.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
