Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai cermin ketidaksiapan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
“Beredar wacana relaksasi PSBB yang dilontarkan pemerintah. Ide relaksasi merupakan cermin tidak siapnya pemerintah dalam menangani Covid-19,” kata Mardani melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jakarta, pada Selasa (19/5/2020).
Mardani menuturkan pendapat sejumlah pakar kesehatan semestinya sejak awal tentang penutupan wilayah atau lockdown disikapi dengan cepat. Minimal, menurutnya, parsial di kota-kota besar.
Karena, dia beralasan, sumber virus ini berasal dari kasus impor. Kasus ini kemudian, dia menuturkan, menjadi transmisi lokal yang bergerak cepat karena tarik ulur sikap pemerintah sejak awal.
“Indonesia pun belum bisa disebut melandai, sebab belum ada penurunan kasus positif yang konsisten. Pelonggaran PSBB harusnya dibicarakan jika kita sudah melewati puncak dan kurva melandai. Pelonggaran jangan ikut-ikut negara lain, karena kurva mereka memang sudah melandai,” kata dia.
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan belum akan melakukan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam waktu dekat. Hingga dua pekan ke depan, pemerintah akan fokus pada penerapan larangan mudik dan mengendalikan arus balik.
Baca Juga
“Ini yang pertama saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB karena jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum. Belum ada kebijakan pelonggaran PSBB,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas percepatan penanganan pandemi Covid-19 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka di Jakarta, Senin (18/5/2020).
Oleh sebab itu, Jokowi meminta Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan dibantu oleh Panglima TNI Marskekal Hadi Tjahjanto untuk memastikan larangan mudik berjalan efektif. Presiden juga mengingatkan bahwa larangan tersebut berlaku untuk membatasi mobilitas orang, bukan barang.
