Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Otoritas AS Selidiki Penyalahgunaan Data Tunjangan Pengangguran

The US Secret Service tengah menyelidiki kasus pencurian identitas orang Amerika Serikat (AS) untuk mengajukan tunjangan pengangguran.
Gedung Putih Amerika Serikat. /istimewa
Gedung Putih Amerika Serikat. /istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas keamanan Amerika Serikat yakni The US Secret Service tengah menyelidiki dugaan kasus pencurian data dan identitas warga Amerika Serikat, untuk mengajukan klaim tunjangan pengangguran.

Seperti dikutip dari The Verge, salah satu jurnalis keamanan siber yakni Brian Krebs menyebutkan, dia memperolseh memo rahasia dari The US Secret mengenai kasus tersebut.

Para pencuri data tersebut dikatakan dapat mengeksploitasi sistem keamanan yang lemah dalam sistem tunjangan pengangguran Amerika Serikat. Fakta itu diulasnya dalam blognya yakni KrebsonSecurity.

Selain itu, menurut Krebs, aksi pencurian data itu diduga dilakukan oleh jaringan kejahatan asal Nigeria. Data identitas warga AS yang dicuri pun beragam, mulai dari pekerja kantor pemerintahaan hingga karyawan swasta.

Adapun The US Secret Service mengatakan target utama para penipu itu adalah warga di Negara Bagian Washington, dengan bukti serangan lain di Florida, Massachusetts, North Carolina, Oklahoma, Rhode Island, dan Wyoming.

Sementara itu, berdasarkan data terkahir dari Pemerintah AS, terdapat sekitar 36 juta orang keluar dari pekerjaan karena pandemi virus Corona. Sejumlah kantor pelayanan tunjangan pengangguran di berbagai negara bagian telah dibanjiri dengan permohonan tunjangan tersebut.

Menurut New York Times, Negara Bagian Washington menyadari bahwa pihaknya memiliki masalah dalam beberapa hari terakhir ketika kantor penganggurnya mulai menerima telepon dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka telah menerima dokumen untuk tunjangan yang tidak mereka ajukan.

Sementara itu, Departemen Pengangguran Washington melihat peningkatan 27 kali lipat dalam klaim penipuan klaim sepanjang Maret dan April. Di samping itu Seattle Times melaporkan bawhwa Negara menghentikan pembayaran selama dua hari pekan lalu untuk mencoba membendung aliran klaim palsu.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper