Bisnis.com, JAKARTA - Sentimen anti-China di dalam tubuh Kongres Amerika Serikat (AS) semakin meningkat.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dan para pejabat di pemerintahannya telah menyalahkan China atas wabah penyakit virus corona (Covid-19) yang telah meruntuhkan perekonomian.
Kubu Republik di DPR AS bahkan membentuk Satuan Tugas China guna menyelidiki asal-usul virus corona dan bagaimana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menangani laporan-laporan tentang awal wabah.
Kini, Senat AS menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang akan menjatuhkan sanksi kepada para pejabat pemerintah China atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum minoritas muslim Uihur.
Dilansir dari Bloomberg, Jumat (15/5), tindakan ini pasti akan membuat marah Beijing seiring dengan meningkatnya sentimen anti-China di tingkat kongres.
Rancangan undang-undang itu diusung oleh Senator Marco Rubio yang mengutuk penahanan lebih dari 1 juta etnis Uighur yang merupakan kelompok minoritas muslim di Provinsi Xinjiang, China.
Dia menyerukan penutupan kamp yang diklaim sebagai tempat pelatihan oleh China. Rancangan undang-undang ini membutuhkan persetujuan dari Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi dan mencabut visa pejabat mana pun yang dianggap bertanggung jawab atas penindasan kaum Uighur.
“Tindakan pemerintah China mengerikan dan akan menjadi noda pada kemanusiaan jika kita menolak untuk bertindak," kata Rubio dalam sebuah pernyataan.
Senat AS pertama kali mengesahkan RUU tersebut pada September tahun lalu, tetapi Dewan Perwakilan AS merevisinya untuk membatasi ekspor perangkat yang dapat digunakan untuk memata-matai atau membatasi komunikasi atau pergerakan anggota kelompok dan warga negara China lainnya.
Bagaimanapun, teori konspirasi soal awal mula penyebaran Covid-19 yang dilontarkan baik oleh AS dan China telah meningkatkan ketegangan politik antara kedua negara.
Pemimpin Mayoritas Mitch McConnell di lantai Senat menuduh Partai Komunis China berusaha menutupi wabah Covid-19 dan mengatakan China berusaha membungkam pengacara, aktivis, dan yang lainnya yang mencoba mengungkapkan kebenaran.
Di sisi lain, Senator John Barrasso dari Wyoming, ketua Komite Kebijakan Republik, mengatakan AS tidak akan bergantung pada informasi dari WHO.
"Itu adalah kesalahan Partai Komunis China. Virus itu bisa saja terkuak seandainya bukan karena penipuan pemerintah China yang tidak bermoral," kata Barrasso.
