Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan terus memantau dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) yang tersendat di tingkat kabupaten bisa tersalurkan dengan baik.
Direktur PMD Kemendes PDTT, M. Fachri mengatakan bahwa Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar telah menugasi seluruh unit kerja eselon 2 untuk melakukan pemantauan ke seluruh daerah dan mengantisipasi benturan-benturan dengan kebijakan daerah.
"Mestinya BLT Dana Desa ini sudah beres [tersalurkan] tapi karena harus menyesuaikan dengan berbagai kebijakan daerah ini agak tersendat," kata Fachri dalam webinar yang diselenggarakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Kamis (14/5/2020).
Lebih lanjut, Kemendes PDTT memastikan akan terus berupaya agar kebijakan-kebijakan daerah dan BLT DD tidak saling tumpang tindih dan akhirnya BLT Dana Desa bisa sampai ke para penerima manfaat dengan baik dan tepat sasaran.
Fachri juga menyampaikan salah satu kasus terhambatnya penyaluran BLT-DD terjadi di Kabupaten Bogor.
Di sana, hasil simulasi penyaluran seluruh program jaring pengaman sosial menunjukkan masih ada sekitar 91.000 keluarga penerima manfaat yang tidak mendapatkan bantuan.
Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait terus berkoordinasi dengan Pemkab Bogor agar bansos tidak tumpang tindih.
Salah satu solusi yang ditawarkan Pemkab Bogor adalah dengan penambahan dana jaring pengaman sosial di Kabupaten Bogor.
"Pada prinsipnya BLT Dana Desa ini harus segera disalurkan karena dananya sudah tersedia di rekening kas desa," kata Fachri.
