Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom senior Faisal Basri mengusulkan agar Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo, anggarannya dapat dipangkas dengan jumlah yang lebih besar, untuk penanganan wabah corona.
Faisal mengatakan, selama ini kebijakan pemangkasan dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah untuk penanganan wabah corona belum maksimal. Terlebih menurutnya, kebijakan tersebut sejauh ini tidak memuculkan efek yang signfikan.
Untuk itu dia meminta adanya pemangkasan anggaran yang lebih besar di beberapa kementerian, terutama kementerian yang memiliki pos anggaran belanja yang terlalu besar seperti Kementerian pertahanan
"Tolong, kalau betul-betul kita krisis, pertahanannya yang paling minimum saja. Mungkin Rp50 triliun, dari situ saja kita bisa dapat Rp70 triliun. Jadi jangan ngutang dulu yang diperbanyak, tapu dikonsolidasi dulu," ujar dia seperti dikutip dari Tempo.co, Kamis (14/5/2020).
Menurut Faisal, pemangkasan anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang minim yakni, sekitar Rp9 triliun. Anggaran Kemenhan baru dipangkas dari dari Rp 131 triliun menjadi Rp 122 triliun.
"Ini luar biasa. Padahal nuklir pun tidak bisa melumatkan virus, jadi anggaran pertahanan itu harus digunakan untuk penanggulangan Covid-19."
Baca Juga
Selain itu, Faisal juga menyoroti anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang hanya dipangkas dari Rp120 triliun menjadi Rp95,6 triliun.
Menurutnya anggaran kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono tersebut bisa saja dipotong lagi sebesar Rp50 triliun, dan sisanya dipergunakan untuk proyek padat karya untuk menggerakkan ekonomi.
"Sehingga saudara-saudara kita yang di kota maupun desa bisa misalnya selokan di perbaiki, apa diperbaiki, jalan-jalan di desa bisa diperbaiki, semua bisa jalan, tinggal protokolnya kita ikuti," ujar Faisal. "Ini yang mau kita selamatkan manusianya bukan fisiknya."
Di samping itu, Faisal juga menyoroti beberapa kementerian lain yang pemangkasan anggarannya terbilang kecil, seperti Kementerian Agama dari Rp65 triliun menjadi Rp62,4 triliun; Kementerian Perhubungan dari Rp43 triliun menjadi Rp37 triliun; dan Kementerian Keuangan dari Rp43,5 triliun menjadi Rp41 triliun.
"Jadi motongnya ecek-ecek. Dan yang memprihatinkan adalah mendahulukan ngutang dulu, bukannya menghemat dulu, sisanya baru utang," ujar dia.
