Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memastikan tugas utamanya yakni mempercepat pembangunan desa, daerah terluar, tertinggal dan transmigrasi tetap dilaksanakan secara optimal kendati terjadi pemotongan anggaran.
"Dapat kami pastikan bahwa Kemendes PDTT akan tetap melaksanakan tugas utamanya dalam rangka percepatan pembangunan desa. Roh Kemendes PDTT atau jihad perjuangannya adalah melakukan pendampingan kepada daerah-daerah tersebut," ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Dengar Pendapat virtual bersama Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020).
Salah satu bukti sukses pendampingan desa di tengah pandemi Covid-19 adalah ekspor perdana kopra putih oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Buton Utara pada 10 Mei 2020.
Lebih lanjut, Kemendes PDTT juga punya kewajiban untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa melalui penggunaan dana desa.
Menurut Mendes Abdul penggunaan dana desa harus digunakan pada keperluan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa yakni terkait dengan perekonomian, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia.
"Itulah dana desa tidak bisa digunakan untuk membangun kantor desa. Namun, jika untuk membangun infrastruktur boleh dilakukan ketika bersentuhan dengan peningkatan ekonomi, kesehatan dan sumber daya manusia misalnya pembangunan jalan [usaha] tani itu boleh," paparnya.
Baca Juga
Seperti diketahui, Kemendes PDTT melakukan penghematan anggaran sebesar Rp849,873 miliar guna penanganan Covid-19. Dengan begitu, total anggaran yang semula Rp3,497 triliun menjadi Rp2,647 triliun.
Dari angka tersebut, Abdul Halim memerinci perubahan anggaran pada sembilan program kerja eselon I.
"Pertama, program pengawasan dan akuntabilitas inspektorat jenderal yakni yang semula sekitar Rp51miliar turun menjadi Rp27,9 miliar. Kemudian, program pembangunan dan pemberdayaan desa dari Rp2,42 triliun turun menjadi Rp1,8 triliun. Ini pos anggaran dengan sisa terbesar," katanya.
Kemudian, Program Pembangunan Kawasan Perdesaan yang semula mencapai Rp121,518 miliar turun menjadi Rp46,868 miliar, dan Program Pengembangan Daerah Tertentu dari Rp115,732 miliar menjadi Rp38,196 miliar, serta lima program lainnya sehingga total anggaran Kemendes PDTT yang tersisa adalah Rp2,647 triliun.
Mendes PDTT pun memastikan bahwa saat ini pihaknya hanya mengelola sisa anggaran tersebut yang dialokasikan untuk belanja wajib.
Perincian anggaran tersebut diketahui terdistribusi pada 11 pos belanja wajib seperti belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp273,827 miliar, belanja gaji PPNPN Rp55,993 miliar, belanja operasional perkantoran yang mencapai Rp188,061 miliar, dan belanja pendamping desa di Ditjen PPMD mencapai Rp1,613 triliun.
