Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Susi Pudjiastuti Sebut Ada 700.000 ABK Dipekerjakan di Kapal Ikan Ilegal

Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan ada banyak pekerja Indonesia yang saat ini masih dipekerjakan di kapal penangkap ikan ilegal.
Susi Pudjiastuti bertemu Menteri BUMN Erick Thohir./Instagram @erickthohir
Susi Pudjiastuti bertemu Menteri BUMN Erick Thohir./Instagram @erickthohir

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan ada sekitar 700.000 anak buah kapal dari berbagai bangsa termasuk Indonesia yang dipekerjakan di kapal illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF). 

Hal ini disampaikan Susi melalui akun twitternya @susipudjiastuti. Hal tersebut disampaikan susi untuk menanggapi adanya persoalan dugaan eksploitasi kepada anak buah kapal (ABK) WNI di kapal berbendera China.

“Ada lebih dari 700 ribu ABK yang dipekerjakan di kapal-kapal IUUF. Ada berbagai bangsa, Myanmar, Indonesia, Laos, Kamboja, Filipina dan lainnya. Banyak juga dari Indonesia,” tulis Susi. 

Menurut Susi, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki data resmi terkait jumlah ABK yang bekerja di kapal asing. Namun, dia mengatakan pekerja ilegal yang tidak didaftarkan pasti banyak jumlahnya. 

Dalam cuitannya, Susi juga meminta masyarakat untuk mencari informasi dan data mengenai penangkapan ikan secara ileal (illegal fishing). Menurutnya, informasi mengenai tindakan tersebut sudah banyak beredar di internet.

Menurut Susi, IUUF merupakan tindakan kejahatan lintas negara yang dilakukan di beberapa wilayah laut beberapa negara oleh kru, ABK dari beberapa negara yang kemudian hasil tangkapannya di jual ke beberapa negara dan melanggar hukum banyak negara. 

“Di situ juga ada pelanggaran kedaulatan wilayah dan sumber daya kelautan perikanan, duane/penyeleundupan segala komoditi bukan hanya ikan yang dicuri tapi juga satwa-satwa langka, narkoba, dan kejahatan kemanusiaan/perbudakan modern,” ujarnya. 

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan tindakan kejahatan yang sangat lengkap dan luar biasa. Oleh sebab itu, Amerika di bawah pemerintahan Barack Obama saat itu serius dalam menangani tindakan kejahatan tersebut dengan membentuk Task Force IUUF.

“Indonesia di bawah Pak Jokowi juga membuat Satgas 115 yang dulu rencananya akan dibuat multi door menangani semua kejahatan di laut,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper