Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Bersedia Beri Relaksasi Iuran BP Jamsostek, Asal...

Menaker belum menerima laporan secara resmi dari perusahaan yang tidak mampu membayar THR.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 30 April 2020  |  16:51 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menggelar telekonferensi dengan para petugas Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) perwakilan pejabat RI di sejumlah negara di Kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (4/2/2020). -  ANTARA / Reno Esnir
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menggelar telekonferensi dengan para petugas Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) perwakilan pejabat RI di sejumlah negara di Kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (4/2/2020). - ANTARA / Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan pemerintah tengah mengkaji relaksasi iuran BP Jamsostek. Namun, bila hal ini resmi diimplementasikan, dia berharap perusahaan penerima manfaat dapat menunaikan kewajiban pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya.

Saat ini, Ida belum menerima laporan secara resmi dari perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Namun, banyak perusahan yang menyampaikan secara lisan tanpa disertai data mengenai ketidakmampuan memenuhi kewajiban tersebut kepada karyawan.

“Mereka menyatakan ketidakmampuan tapi dengan harapan pemerintah berikan relaksasi iuran jamsostek,” katanya usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui telekonferensi, Kamis (30/4/2020).

Ida menyatakan rencana pemberian relaksasi tersebut akan dituntaskan secepatnya. Rapat antar kementerian tengah berjalan dan harapannya proses administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat rampung dalam waktu dekat.

Rencananya nanti substansi yang diatur dalam RPP adalah penyesuaian iuran dilakukan terhadap program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan jaminan pensiunan. Iuran JKK dan JKN akan mendapatkan keringanan dan jaminan pensiun berupa penundaan pembayaran.

Iuran JKK bagi peserta penerima upah iuran akan dibayarkan sekitar 10 persen dari iuran normal. Kemudian, iuran peserta bukan penerima upah, juga sebesar 10 persen dari nominal tertentu dari penghasilan peserta sebagaimana ini tercantum dalam PP Nomor 44 tahun 2015. Kemudian bagi pekerja pada perusahaan sektor konstruksi, iuran JKK sebesar 10 persen dari sisa iuran yang belum dibayarkan.

Selanjutnya, iuran JKM bagi peserta penerima upah akan dibayarkan 10 persen dari iuran normal. Bagi peserta bukan penerima upah, iuran JKM sebesar Rp600.000 setiap bulannya. Pekerja pada perusahaan sektor jasa konstruksi, iuran JKM sebesar 10 persen dari sisa iuran yang belum dibayarkan. Iuran jaminan pensiun, lanjut Ida, dapat diperpanjang selama 3 bulan.

“Harapan kami dengan memberikan relaksasi pembayaran iuran jamsostek ini teman-teman pengusaha dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar THR yang surat edaran tentang ketentuan pembayaran THR ini segera akan kami keluarkan,” ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

thr Virus Corona Kemenaker
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top