Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan Program Kartu Prakerja ditujukan untuk memberikan insentif secara langsung dan terbuka kepada seluruh masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
“Kita melayani 5,6 juta penduduk Indonesia yang nantinya akan didanai oleh Program Kartu Prakerja ini. Profesinya macam-macam, kemudian pendidikannya macam-macam, tinggalnya dari Sabang sampai Merauke,” kata Direktur Eksekutif Pelaksana Program Kartu Prakerja Denny Puspa Purbasari di Graha BNPB, Selasa (28/4/2020).
Dia mencontohkan dari Papua sudah tercatat sebanyak 500 orang yang mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja untuk gelombang kedua. Dengan demikian, menurut dia, seluruh provinsi itu mendaftar.
“Bahkan bisa jadi kabupaten-kabupaten yang kami mungkin tidak terlalu hafal pun namanya itu mendaftar. Jadi sangat bagus sekali bahwa kita telah membuktikan dapat merancang program yang pendaftarannya sangat terbuka,” kata dia.
Pemerintah meningkatkan anggaran Program Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan target peserta mencapai 5,6 juta peserta.
Setiap peserta disebut bakal menerima manfaat sebesar Rp3,55 juta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif pengisian survei sebesar Rp150.000 sebanyak tiga kali.
Baca Juga
Apabila diasumsikan bahwa Program Kartu Prakerja ditransformasikan dari pelatihan menjadi BLT dengan manfaat sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dan difokuskan kepada korban PHK saja, maka korban PHK yang tercakup bisa mencapai 8,33 juta korban PHK.
Per 21 April, Kemenaker mencatat sudah terdapat 2,08 juta pekerja dari sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19.
Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,3 juta, sedangkan yang di PHK sebanyak 241.431 pekerja. Adapun dari sektor informal tercatat ada 538.385 pekerja yang kehilangan pekerjaan.
“Kami yakin kalau 5,6 juta penduduk Indonesia ini, yang mendaftar Kartu Prakerja, itu mampu membuat pilihan-pilihan yang terbaik, dan bertanggung jawab terhadap dana APBN yang itu juga miliknya rakyat,” tuturnya.
