Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral India atau Reserve Bank of India (RBI) memiliki sejumlah opsi kebijakan yang dapat digunakan untuk meredam pukulan ekonomi akibat pandemi virus Corona.
Dengan respon fiskal yang terbatas sejauh ini, RBI mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menekan dampak ekonomi pandemi. Bank sentral itu memotong suku bunga sebesar 75 basis poin, menyuntikkan lebih dari US$50 miliar likuiditas ke dalam sistem keuangan, memberlakukan moratorium pembayaran pinjaman dan melonggarkan beberapa peraturan tentang kredit macet.
Para analis mengatakan Gubernur Shaktikanta Das perlu melakukan lebih banyak lagi dalam beberapa minggu mendatang. Berikut ini beberapa opsi kebijakan yang masih tersedia untuknya.
Pertama, pemangkasan suku bunga. Das mengatakan pekan lalu bahwa dia mengharapkan inflasi yang melonjak di atas 7 persen pada akhir tahun lalu turun di bawah target jangka menengah 4 persen dalam beberapa bulan mendatang sehingga memberikan ruang bagi RBI untuk bertindak.
"Kami memprediksi pemangkasan 75 basis poin lagi dari suku bunga repo kumulatif pada 2020 dan langkah-langkah kebijakan yang lebih konvensional akan mengikuti," kata Sonal Varma, kepala ekonom untuk India dan Asia ex-Jepang di Nomura Holdings Inc. di Singapura, dilansir Bloomberg, Selasa (21/4/2020).
Kedua, bank sentral membantu pembiayaan defisit. Defisit anggaran gabungan India yang meliputi kekurangan pemerintah federal dan negara bagian, dapat meledak hingga di atas 10 persen dari produk domestik bruto dari sekitar 6 persen karena pendapatan anjlok. Pihak berwenang mungkin terpaksa meminjam lebih banyak untuk membiayai pengeluaran tambahan dan defisit yang lebih luas.
Baca Juga
RBI mungkin dapat membantu mendanai defisit anggaran dengan secara langsung membeli obligasi pemerintah. Meskipun praktik ini telah dilarang oleh undang-undang sejak 2006, pemerintah dapat menggunakan klausul khusus jika defisit fiskal diperkirakan 0,5 poin poin di atas kekurangan yang ditargetkan untuk tahun ini. Jika klausul itu diterapkan, bank sentral akan diizinkan untuk berpartisipasi langsung dalam lelang utama untuk utang negara.
Sementara para kritikus telah memperingatkan bahwa langkah itu dapat menyebabkan penurunan peringkat kredit India. Sementara para pendukung langkah itu mengatakan monetisasi utang tidak bisa dihindari.
"RBI harus mendukung pasar primer dan sekunder. Pinjaman besar dalam waktu singkat tidak dapat dikelola tanpa uang," kata Chakravarthy Rangarajan, mantan gubernur RBI.
Ketiga, operasi pasar melalui pembelian obligasi. Trader semakin menyerukan RBI untuk berkomitmen pada kalender untuk pembelian obligasi pasar terbuka untuk mendukung sentimen pasar. Bank sentral sejauh ini telah membeli 400 miliar rupee (US$5,2 miliar) obligasi, tetapi analis termasuk Suvodeep Rakshit dari Kotak Institutional Equities berharap sekitar 5 triliun rupee pembelian, termasuk pinjaman pemerintah negara.
Bank sentral juga telah menggunakan pembelian utang pasar sekunder untuk menjaga imbal hasil obligasi. Menurut data resmi yang dirilis 17 April 2020, RBI membeli 146,6 miliar rupee utang selama tiga hari dalam pekan yang berakhir 10 April.
Keempat, utang korporasi. RBI telah menggunakan injeksi likuiditas yang ditargetkan untuk meringankan beberapa tekanan pendanaan dalam perekonomian. Di bawah program 500 miliar rupee yang diumumkan Jumat, bank-bank harus membeli obligasi korporasi shadow banking tingkat investasi. Namun, sebagian besar shadow banking dan korporasi kelas bawah masih merasa kesulitan untuk mengumpulkan uang untuk membiayai operasi mereka.
Analis yang dipimpin oleh A Prasanna, kepala ekonom di ICICI Securities Primary Dealership di Mumbai, menyerukan kepada RBI untuk membeli utang perusahaan untuk meredakan sebagian dari krisis itu.
RBI mungkin membatasi diri untuk membeli sekuritas tingkat investasi, dan akan membutuhkan dukungan eksplisit dari pemerintah, kata Prasanna. Sebagai alternatif, bank sentral dapat membuka pendanaan pembelian kembali terhadap semua agunan obligasi korporasi tingkat investasi untuk kelompok counter-party yang lebih luas daripada peserta antar bank biasa.
Kelima, RBI mengendurkan aturan. Dalam serangkaian tindakan baru yang diumumkan pada 17 April, RBI semakin mengendurkan jadwal untuk aturan pinjaman macet dan dan melarang pemberi pinjaman membayar dividen untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2020. RBI telah memberikan masa tenggang tiga bulan kepada semua bank mengenai pengakuan kredit macet.
Ekonom Soumya Kanti Ghosh, yang juga menjabat sebagai kepala penasihat ekonomi di State Bank of India, mengatakan bank sentral harus lebih memudahkan aturan bagi perusahaan untuk memenuhi modal kerja dan persyaratan pendanaan lainnya.
"Satu-satunya cara untuk menyelamatkan ekonomi dan sistem keuangan tampaknya adalah pelonggaran aturan pencatatan pendapatan dengan memperpanjang jadwal 90 hari menjadi 180 hari," katanya.
