Bisnis.com, HARARE – Presiden Zimbabwe Emmerson D. Mnangagwa mengancam akan memenjarakan pembuat pernyataan dengan jiplakan tanda tangannya yang menyebut bahwa karantina wilayah atau lockdown untuk menahan virus corona diperpanjang.
Mnangagwa, dalam pernyataan di media penyiaran publik ZBC yang ditulis Reuters pada Selasa (14/4/2020) malam WIB, mengatakan pernyataan yang beredar di media sosial pekan lalu dan langsung dibantah oleh pemerintah itu adalah palsu.
"Ini tentu sangat tidak masuk akal, saya tidak pernah membuat pernyataan semacam itu," ujar Mnangagwa.
"Jika kami menangkap orang di baliknya, akan menjadi contoh bagus dan bahwa dia bisa dijerat hukum tingkat 14, yakni 20 tahun penjara. Itulah, saya rasa kami perlu menunjukkan bahwa kami tidak menginginkan ada kabar palsu yang beredar," tambahnya.
Bulan lalu pemerintah negara di bagian selatan Afrika itu mengumumkan regulasi karantina wilayah, termasuk aturan hukuman penjara hingga 20 tahun bagi orang yang menyebarkan berita palsu terkait wabah COVID-19.
Juru bicara kepolisian nasional, Paul Nyathi, mengatakan lebih dari 5.000 orang telah ditahan karena bepergian ke luar rumah tanpa izin. Tentara juga diterjunkan untuk membantu polisi menegakkan peraturan dalam masa pembatasan itu.
Kelompok pemerhati HAM Zimbabwe, ZLHR, menyatakan regulasi tersebut mengakibatkan peningkatan kasus warga dipukuli oleh pihak keamanan karena menentang aturan karantina wilayah. Namun, pihak kepolisian mengaku tidak menerima laporan apa pun.
Pemerintahan kabinet Mnangagwa baru akan bertemu pekan ini untuk memutuskan apakah karantina wilayah selama 21 hari tersebut akan diakhiri, disesuaikan, atau diperpanjang, seiring dengan catatan 17 kasus infeksi dan tiga pasien meninggal dunia.
Per Senin (13/4/2020) malam, baru sekitar 600 orang dari total 15 juta penduduk Zimbabwe mendapat pengujian medis virus corona.
