Pemerintah Inggris akan Umumkan Perpanjangan Lockdown Pekan Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Inggris akan merundingkan kemungkinan perpanjangan kebijakan lockdown dalam tiga hari ke depan. Keterangan itu disampaikan langsung Dominic Raab, Menteri Luar Negeri sekaligus pengganti sementara Perdana Menteri Boris Johnson.

Dalam pengambilan keputusan, Raab berjanji bakal turut mengakomodir pertimbangan dari Kelompok Penasihat Kesehatan Darurat Inggris. Pertemuan pemerintahan dengan kelompok ini dijadwalkan pada Selasa (14/4/2020) hari ini waktu Inggris.

"Kami akan mempertimbangkan penilaian mereka berdasarkan bukti di lapangan. Tapi harus saya tekankan, tidak akan ada perubahan aturan atau langkah yang signifikan, kecuali kami telah melewati pertimbangan matang," ujar Raab seperti diwartakan Bloomberg.

Dalam keterangan pers yang sama, Raab juga mengabarkan bahwa sepanjang 24 jam terakhir jumlah kasus positif di Inggris bertambah 717 orang. Artinya, kini total kasus di Negeri Elizabeth menyentuh angka 11.329.

"Angka-angka ini mengerikan dan lebih dari itu, ini artinya kita belum melewati puncak pandemi."

Kendati demikian, Raab mengapresiasi sikap sebagian warga negara Inggris yang menaati aturan lockdown pemerintah.

Kepala Penasihat Ilmiha, Patrick Vallace dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa untuk sementara jumlah pasien yang ditangani di rumah sakit setempat jumlahnya mulai stabil. Kendati demikian, ia menebar sinyal harapan agar pemerintah memutuskan ada perpanjangan lockdown.

"Saya memahami mengambil keputusan dalam tiga hari ke depan akan sangat sulit, tapi saya harap langkah yang diambil tidak membuat kebijakan sebelumnya terasa sia-sia," ujar Vallace.

Menurut laporan The Sunday Times, terlepas dari rekomendasi Vallace, saat ini pemerintahan Inggris terbagi menjadi dua kubu.

Kubu pertama menginginkan lockdown diperpanjang sampai 8 Mei 2020. Sedangkan kubu kedua berharap lockdown diperpanjang lebih jauh lagi, setidaknya sampai 25 Mei 2020.

Inggris sendiri telah menerapkan lockdown di sebagian besar wilayahnya sejak 23 Maret 2020. Mengacu undang-undang yang diterbitkan saat itu, pemerintah diwajibkan mendiskusikan perpanjangan selambat-lambatnya sampai Kamis (16/4/2020) lusa.