Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Fokus Tangani Covid-19, Bagaimana Nasib Ibu Kota Baru?

Pemerintah belum bisa memikirkan kelanjutan proyek pengembangan ibu kota negara atau IKN kendati investor dari Abu Dhabi masih tetap berkomitmen.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pidato pembuka saat diskusi nasional di gedung Konferensi Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/4)./ANTARA-M Agung Rajasa
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pidato pembuka saat diskusi nasional di gedung Konferensi Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/4)./ANTARA-M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan masih fokus untuk menangani penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 sehingga belum bisa melanjutkan program pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

"Kalau dari pemerintah, kami belum ada reaksi apa-apa untuk IKN. Sebulan terakhir ini fokus untuk Covid-19," tegas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di sela-sela video conference dengan awak media, Selasa (14/4/2020).

Luhut bahkan mengatakan bahwa pemerintah belum bisa memikirkan kelanjutan proyek pengembangan IKN. Padahal, jelas dia, investor dari Abu Dhabi masih memastikan kelanjutkan komitmen investasinya di proyek tersebut.

"IKN kami belum piki mau terus atau gak terus sebab masih fokus untuk yang ini [Covid-19]. IKN kan memang belum diapa-apakan. Mungkin setelah ini [Covid-19] dievaluasi atau bagaimana kami belum tau," ujarnya.

Seperti diketahui, ibu kota Uni Emirat Arab (UAE) itu siap menggelontorkan dana yang cukup besar untuk pembangunan IKN. Jika total kebutuhan negara sebesar Rp466 triliun, Abu Dhabi siap memenuhinya.

Dari kebutuhan Rp466 triliun, hanya 19,2 persen atau Rp89,47 triliun dikeluarkan pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara 26,2 persen (Rp122,09 trilun) dari swasta dan porsi kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) 54,6 persen (254,43 triliun).

Sementara itu Jokowi telah menunjuk Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota dewan pengarah pembangunan IKN. Tujuan utamanya adalah mendapatkan kepercayaan internasional sehingga investasi mengalir deras.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper